Pengelolaan Anggaran Efisien Jadi Kunci Peningkatan Layanan Haji

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah  (Kemenhaj), Teguh Dwi Nugroho, menekankan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji, sehingga setiap program benar-benar memberikan dampak nyata.

Untuk itu, Kemenhaj menggelar kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran Berbasis Kinerja yang diikuti oleh satuan kerja pusat, daerah, serta Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi. Kegiatan ini berlangsung pada 6–11 Maret 2026 di Swiss-Belinn Kemayoran, Jakarta.

Baca Juga: Geopark Indonesia Menuju Global, Pemerintah Daerah Diminta Perkuat Persiapan

Sekitar 150 peserta mengikuti kegiatan secara luring, sementara peserta lainnya bergabung secara daring yang berasal dari satuan kerja pusat, 34 Kantor Wilayah, 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji, serta Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah.

“Anggaran akan cukup apabila dikelola dengan baik, efektif, dan efisien. Yang paling penting adalah seberapa besar dampak program tersebut bagi jemaah haji,” ujar Teguh saat membuka kegiatan tersebut, dikutip dari siaran pers Kemenhaj, Senin (9/3).

Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran kementerian dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), penginputan melalui aplikasi KRISNA, hingga sinkronisasi pada aplikasi SAKTI, yang pada akhirnya menghasilkan alokasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Ia menekankan bahwa seluruh program Kemenhaj harus terintegrasi antara pusat, daerah, hingga Kantor Urusan Haji di Arab Saudi, serta berorientasi pada visi dan misi kementerian melalui tagline Tri Sukses Haji.

“Program yang dirancang harus memberikan manfaat nyata bagi jemaah. Hindari kegiatan seremonial tanpa output dan outcome yang jelas,” tegasnya, Jum’at (6/3/2026).

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenhaj, Dendi Suryadi, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji.

“Anggaran dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan pelayanan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah apabila tidak dikelola secara teliti dan menyimpang,” ujarnya.

Menurutnya, Inspektorat Jenderal akan menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh berdasarkan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) guna memastikan seluruh program berjalan sesuai ketentuan.

Irjen juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji harus diukur secara konkret, antara lain melalui optimalnya penyerapan kuota haji, menurunnya angka kematian jemaah, tidak adanya jemaah yang hilang, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada jemaah, termasuk pada aspek manasik haji dan pelayanan di asrama haji.

Selain itu, Ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran dengan memastikan tidak adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Sementara dalam laporannya, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Haji dan Umrah, M. Noer Alya Fitra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan manajemen organisasi yang mengacu pada prinsip 5M, yaitu man, money, method, material, dan machine.

Baca Juga: Menlu China Desak AS-Iran Hentikan Perang: Senjata Adalah Alat Malapetaka

Ia menegaskan bahwa anggaran merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung kinerja organisasi. Karena itu, pengelolaannya harus berlandaskan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, Kemenhaj berharap perencanaan program dan anggaran tahun 2026 dapat tersusun secara lebih terintegrasi, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.