Soal Pelebaran Defisit APBN 2026, Jusuf Kalla Ingatkan Risiko Lonjakan Bunga Utang Negara

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengingatkan risiko besar terkait rencana pemerintah melebarkan defisit anggaran. Penambahan defisit APBN dipastikan akan menambah beban pembayaran cicilan serta bunga utang pemerintah.

Persentase alokasi utang terhadap total anggaran negara dikhawatirkan akan semakin membengkak di masa depan. Jusuf Kalla menyebut kondisi tersebut sangat berbahaya bagi keberlanjutan stabilitas keuangan nasional.

Kapasitas pemerintah untuk membiayai pembangunan akan semakin mengecil seiring dengan melebarnya angka defisit tersebut. JK menekankan bahwa efisiensi anggaran harus segera diperbaiki agar ruang fiskal negara tetap terjaga.

Pelebaran defisit di atas ambang batas 3 persen hanya bisa dilakukan melalui revisi undang-undang terkait. Pemerintah wajib mengubah landasan hukum terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan anggaran yang lebih longgar.

JK mengakui bahwa mempertahankan defisit di bawah 3 persen memang sulit akibat kenaikan harga minyak dunia. Namun konsekuensi dari pengambilan utang baru yang lebih besar tetap harus menjadi perhatian utama.

Kualitas infrastruktur dan layanan pendidikan di tingkat daerah juga terancam mengalami penurunan performa. Hal ini disebabkan oleh penurunan alokasi dana transfer ke daerah yang kini hanya tersisa 17 persen.

Pemerintah pusat diingatkan untuk tetap memprioritaskan anggaran bagi sektor pendidikan dan kesehatan di daerah. Tanggung jawab daerah dalam mengelola sektor publik tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dana transfer.

Daerah merupakan pilar utama pembentuk negara sehingga kualitas pelayanannya tidak boleh terabaikan. "Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa daerah itu adalah kumpulan daripada negara," tegas JK pada Minggu (15/3/2026).

Baca Juga: Defisit APBN Bisa Tembus 3%, Purbaya Tunggu Arahan Prabowo

Pernyataan ini muncul merespons paparan skenario ekonomi dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya. Airlangga menyebut defisit anggaran sulit dipertahankan di bawah 3 persen karena tekanan kurs rupiah dan harga minyak.

Skenario terburuk pemerintah memprediksi defisit dapat menyentuh angka 4,06 persen terhadap PDB nasional. Kondisi pesimis tersebut mengasumsikan nilai tukar rupiah melemah hingga posisi Rp17.500 per dolar AS.