Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Rencana pembatasan belanja pegawai daerah mulai memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan tenaga kerja di lingkungan pemerintah, termasuk di Jakarta. Kebijakan ini dinilai bisa berdampak langsung pada ribuan aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK patut diapresiasi. Menurutnya, keputusan tersebut penting untuk menjaga stabilitas layanan publik di ibu kota.
Ia menegaskan bahwa PPPK memiliki peran krusial dalam menjalankan berbagai layanan dasar. Posisi mereka tidak bisa dipandang sekadar beban anggaran dalam struktur APBD.
“Saya pada prinsipnya mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melakukan PHK terhadap PPPK. Mereka ini bukan sekadar angka dalam struktur anggaran, tapi tulang punggung pelayanan publik,” ujarnya dikutip dari ANTARA.
Namun, di tengah tekanan fiskal, ia mengingatkan perlunya langkah penyeimbang agar keuangan daerah tetap sehat. Salah satu yang diusulkan adalah melakukan audit kebutuhan pegawai secara menyeluruh.
Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap pegawai benar-benar memberikan kontribusi nyata. Pendekatan berbasis data dan kinerja menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi sorotan utama. Kevin menilai belanja non-prioritas perlu ditekan agar ruang fiskal tetap terjaga.
Ia mencontohkan sejumlah pengeluaran yang bisa dikurangi, seperti kegiatan seremonial berlebihan dan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Program dengan hasil yang tidak jelas juga dinilai perlu dievaluasi secara serius.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah didorong untuk memastikan PPPK yang dipertahankan memiliki kompetensi yang terus berkembang.
“Ketiga, tingkatkan kualitas dan produktivitas PPPK. Dengan keterbatasan fiskal, kita butuh ASN yang lebih adaptif, berbasis kinerja, dan punya output yang terukur. Jadi bukan hanya dipertahankan, tapi juga ditingkatkan kompetensinya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan anggaran harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penghematan yang dilakukan tidak boleh sampai menurunkan kualitas layanan publik.
“Yang paling penting, kebijakan ini harus tetap berpihak kepada warga Jakarta. Jangan sampai pembatasan anggaran itu justru menurunkan kualitas layanan publik. Karena pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat,” ujarnya.
Kebijakan ini muncul seiring rencana pemerintah pusat yang akan membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari APBD pada 2027. Aturan tersebut diperkirakan akan mempersempit ruang fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pegawai.
Baca Juga: ASN Pemprov Jakarta Nekat Liburan saat WFH Siap-Siap Terima Sanksi oleh Gubernur
jumlah ASN dan PPPK yang mencapai puluhan ribu orang, sebagian besar di sektor pelayanan, penyesuaian anggaran menjadi tantangan tersendiri.
Kevin memperkirakan ruang belanja pegawai hanya berkisar Rp24 hingga Rp27 triliun jika aturan tersebut diterapkan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengelola anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Amry Nur Hidayat