Wacana MBG ke Arab Saudi Dikritik, PDIP: Jangan Ekspor MBG Kalau Dalam Negeri Masih Amburadul

Wacana membawa program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi menuai kritik dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu meminta pemerintah fokus membenahi pelaksanaan MBG di dalam negeri sebelum berbicara soal ekspansi program ke luar negeri.

Kritik tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menyusul usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghadirkan MBG bagi anak-anak sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.

Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan perluasan wilayah program, melainkan tata kelola yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Charles menilai pengawasan pelaksanaan MBG di berbagai daerah masih belum berjalan maksimal. Ia menyebut koordinasi antarpihak serta kontrol kualitas program masih perlu diperbaiki agar tujuan utama program benar-benar tercapai.

"Sudahlah, nggak usah ngide yang aneh-aneh. Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul. Yang perlu dibenahi sekarang itu bukan memperluas wilayah program, tapi membereskan manajemen pelaksanaannya," kata Charles.

Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan MBG tidak bisa hanya dilihat dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat. Menurutnya, kualitas makanan, kandungan gizi, serta sistem pengawasan menjadi faktor yang jauh lebih penting.

"Pengawasannya buruk, koordinasinya kacau, kontrol kualitasnya juga masih bermasalah. Ini yang harus dibereskan dulu. Jangan sampai energi habis buat bikin wacana baru, sementara urusan di dalam negeri masih berantakan," ujarnya.

Charles juga mempertanyakan kemampuan pemerintah mengawasi program yang dijalankan ribuan kilometer dari Indonesia apabila pengawasan di dalam negeri saja masih menghadapi berbagai kendala. Ia khawatir masalah yang belum selesai justru ikut terbawa ketika program diperluas ke luar negeri.

"Kalau tata kelola di dalam negeri saja masih amburadul, bagaimana mau mengawasi program yang dijalankan ribuan kilometer dari Indonesia? Jangan sampai yang diekspor justru masalahnya," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mewacanakan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah. Usulan tersebut muncul setelah dirinya mengunjungi sekolah yang menampung lebih dari seribu anak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Baca Juga: Kebutuhan Susu Program MBG Meledak, BGN Cari Solusi Jangka Panjang

Menurut Dadan, para siswa di Sekolah Indonesia Jeddah berharap bisa merasakan manfaat program MBG seperti yang saat ini dijalankan di Indonesia. Karena itu, ia berencana melaporkan usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Dadan menyebut program tersebut juga berpotensi menjadi proyek percontohan bagi komunitas pekerja migran Indonesia di negara lain. Selain Arab Saudi, ia menyinggung kemungkinan penerapan serupa di kawasan yang banyak dihuni pekerja migran Indonesia, termasuk Malaysia.

Meski demikian, kritik dari PDIP menunjukkan bahwa wacana ekspansi MBG ke luar negeri belum sepenuhnya mendapat dukungan politik. Sorotan terbesar justru tertuju pada efektivitas pengawasan dan kualitas pelaksanaan program yang masih berjalan di dalam negeri.