Tak Hanya Blokade Selat Hormuz, Amerika Serikat Ancam Sanksi Pembeli Minyak Iran

Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang masih membeli minyak dari Iran. Hal ini menjadi langkah lanjutannya seiring penerapan blokade maritim di Selat Hormuz.

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent menegaskan bahwa pihaknya siap menerapkan sanksi sekunder terhadap negara-negara yang ngotot membeli minyak atau menyimpan dana di Iran.

Baca Juga: Pengumuman Trump Jadi Sorotan, Ada Dugaan Insider Trading Minyak Terkait Perang Iran-Amerika Serikat

"Kami telah memberi tahu negara-negara bahwa jika mereka membeli minyak atau yang mereka berada dalam negara tersebut, kami akan segera menerapkan sanksi sekunder," kata Bessent.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi maximum pressure yang diterapkan oleh Washington ke Iran. Pihaknya ingin negara tersebut menghentikan program nuklirnya dan dukungan terhadap kelompok militan di Timur Tengah.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya akan mulai memblokade wilayah dari Selat Hormuz. Hal tersebut menyusul kegagalan negosiasi untuk menghentikan konflik dari Washington dan Iran.

Trump juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan terhadap kapal mana pun yang membayar biaya atau “toll” kepada Iran. Ia menegaskan ketidaksukaannya terhadap rencana penerapan tarif terhadap kapal yang ingin melintasi jalur dari Selat Hormuz.

Adapun Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau U.S. Central Command (CENTCOM) sendiri menegaskan bahwa blokade akan diberlakukan secara menyeluruh dan tanpa pengecualian terhadap kapal dari semua negara. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah lanjutan dalam konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Mereka juga juga mengumumkan bahwa pihaknya mulai melakukan persiapan untuk operasi pembersihan ranjau laut dalam wilayah dari Selat Hormuz.

Operasi tersebut melibatkan dua kapal perusak berpeluru kendali milik Angkatan Laut Amerika Serikat. USS Frank E. Peterson (DDG 121) dan USS Michael Murphy (DDG 112) dikerahkan dan dilaporkan telah melintasi wilayah dari Selat Hormuz.

Pasukan Garda Revolusi Iran membalas hal itu dengan memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati wilayahnya akan dianggap melanggar gencatan senjata dua pekan dengan Amerika Serikat. 

Iran menegaskan bahwa pelanggaran tersebut akan ditindak secara keras dan tegas. Selat Hormuz ditegaskannya berada di bawah kendali penuh dan manajemen angkatan laut dari Teheran. Pihaknya juga menegaskan jalur tersebut tetap dibuka untuk kapal non-militer dan pelayaran komersial selama mereka mengikuti aturan yang ditetapkan.

"Selat tersebut berada di bawah kendali dan 'manajemen cerdas' dari Iran. Selat tersebut terbuka untuk jalur aman bagi kapal non-militer sesuai dengan peraturan khusus," kata Garda Revolusi.

Adapun Blokade terjadi akibat gagalnya pembicaraan di Islamabad. Ia sendiri merupakan pertemuan langsung pertama dalam lebih dari satu dekade dari Iran dan Amerika Serikat. Ia juga merupakan dialog tingkat tertinggi sejak Revolusi Islam Iran 1979.

Menurut Washington, Iran menolak sejumlah tuntutan utama antara lain menghentikan seluruh pengayaan uranium, membongkar fasilitas nuklir utama dan menyerahkan stok uranium yang telah diperkaya.

Baca Juga: Trump Tak Ungkap Biaya Konflik Iran-Amerika Serikat, Namun Ingin Anggaran Militer US$1,5 Triliun

Iran di sisi lain melaporkan tuntutan yang berlebihan dari Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi penghambat utama tercapainya kesepakatan. Neberapa isu sebenarnya telah mencapai titik temu, namun dua hal utama masih menjadi ganjalan yakni program nuklir hingga kontrol dan akses dari Selat Hormuz.