Ketika Selat Hormuz Memanas, RI Siapkan Strategi Energi Berani

Situasi di Selat Hormuz semakin memanas akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Indonesia pun menyiapkan strategi untuk menghadapi potensi krisis energi.

Strategi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Asia Zero Emission Community  (AZEC) Plus Online Summit Meeting pada Rabu (15/04/2026).

Melansir dari siaran pers Kemenko Perekonomian, forum ini digelar Pemerintah Indonesia bersama Jepang dan negara-negara mitra AZEC di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. 

Pertemuan daring yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, menjadi sangat strategis karena melibatkan cakupan yang lebih luas. Selain negara mitra inti, Jepang turut mengundang Bangladesh, Timor-Leste, India, Korea Selatan, dan Sri Lanka, serta lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Asian Development Bank (ADB).

Sebagai respons konkret atas krisis energi yang tengah berlangsung, pertemuan ini meluncurkan “assistance package plan”. Inisiatif ini dirancang untuk menyepakati langkah-langkah strategis di berbagai aspek, mulai dari mitigasi darurat jangka pendek guna mengamankan pasokan minyak mentah dan produk energi, hingga penguatan struktur ketahanan energi kawasan dalam jangka menengah dan panjang melalui transformasi AZEC menjadi AZEC 2.0 serta peluncuran paket pembiayaan sebesar 1,5 triliun yen.

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan langkah nyata Indonesia dalam memitigasi dampak konflik di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz. Indonesia menargetkan implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026 serta penyelesaian roadmap PLTS Atap 100GW tahun ini sebagai pilar utama peningkatan ketahanan energi nasional.

Ia juga menekankan bahwa kerja sama dalam AZEC harus terus berlandaskan prinsip “One Goal, Various Pathways” guna menangkap keunggulan ekonomi unik di setiap negara. 

Baca Juga: Kedaulatan Energi Jadi Sorotan, Wakil Ketua MPR RI Minta Tata Kelola Migas Diperkuat

Baca Juga: Target Puncak Emisi Sektor Energi Indonesia Mundur ke 2038

Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama melalui platform AZEC kini menjadi semakin krusial. Semangat kolaborasi ini sebenarnya telah diperkuat pada KTT ke-3 AZEC di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025, di mana Indonesia dan Jepang menyepakati 21 MoU kerja sama baru di sektor energi dan pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan tersebut mencakup energi terbarukan, dekarbonisasi, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan berbagai institusi dan perusahaan kedua negara.

Hingga saat ini, AZEC terus membuktikan perannya sebagai platform yang inklusif dan adaptif dalam mendukung transisi energi yang sesuai dengan karakteristik negara anggota. Indonesia sendiri terus mendorong kolaborasi nyata untuk memperkuat pembiayaan dan dampak proyek. Salah satu bukti keberhasilannya tercermin dalam forum AZEC Expert Group Meeting yang telah berhasil melakukan debottlenecking pada proyek strategis seperti PLTP Muara Laboh dan PLTSa Legok Nangka. Keberhasilan penyelesaian penandatanganan PJBL PLTSa Legok nangka tersebut menjadi bukti sukses berikutnya dalam implementasi AZEC guna mendorong dekarbonisasi di Indonesia.