Kedaulatan Energi Jadi Sorotan, Wakil Ketua MPR RI Minta Tata Kelola Migas Diperkuat

Di tengah konflik global yang belum mereda, sektor migas kembali dipandang sebagai urusan yang jauh lebih besar dari sekadar energi. Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau biasa dipanggil Ibas menilai, tata kelola migas kini berkaitan langsung dengan kedaulatan energi dan ketahanan nasional.

Pandangannya sederhana tapi penting: ketika pasokan energi dunia terganggu, efeknya tidak berhenti di harga BBM. Tekanan itu bisa merembet ke pangan, logistik, sampai biaya hidup masyarakat.

Ibas menyoroti kawasan-kawasan rawan seperti Timur Tengah dan Eropa Timur yang dapat memengaruhi rantai pasok energi global. Ia juga menyebut Selat Hormuz sebagai jalur strategis yang perannya besar dalam distribusi energi dunia.

Karena itulah, menurut dia, kebijakan migas nasional tidak bisa dibuat dengan cara yang sempit. Negara harus melihat energi sebagai bagian dari pertahanan ekonomi, bukan cuma komoditas pasar.

Dari situ, Ibas mendorong penguatan peran negara dalam pengelolaan migas. Ia mengaitkannya dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Pasar tanpa regulasi akan melahirkan ketimpangan,” ujarnya dikutip dari ANTARA.

Kalimat itu menegaskan bahwa menurut Ibas, negara harus tetap memegang kendali arah kebijakan, terutama saat pasar global bergerak liar.

Langkah yang ia dorong tidak berhenti pada wacana perlindungan. Ibas menginginkan produksi migas nasional ditingkatkan lewat investasi dan eksplorasi yang lebih serius.

Di saat yang sama, kebijakan subsidi juga disebut perlu dibenahi agar lebih tepat sasaran. Tujuannya jelas: masyarakat tetap terlindungi, tetapi negara juga tidak terus-menerus menanggung beban fiskal yang terlalu besar.

Bagi Ibas, ketahanan energi tidak mungkin kokoh tanpa BUMN energi yang kuat. Ia menilai perusahaan pelat merah harus punya daya saing lebih besar agar mampu menjaga pasokan sekaligus menjadi tulang punggung energi nasional.

Selain itu, ia juga mendorong pembangunan cadangan energi nasional. Dalam situasi geopolitik yang mudah berubah, cadangan menjadi bantalan penting ketika pasokan terganggu.

Di tengah dorongan memperkuat migas, Ibas juga tidak menutup pentingnya transisi energi. Ia menyebut pengembangan panas bumi, tenaga surya, dan energi air harus dipercepat agar Indonesia tidak tertinggal dalam perubahan struktur energi dunia.

Menurut dia, transisi energi tidak boleh diperlakukan sebagai proyek sampingan. Justru di tengah tekanan global, diversifikasi sumber energi menjadi salah satu cara paling masuk akal untuk memperkuat kemandirian nasional.

Masalah berikutnya ada pada regulasi. Ibas menilai sektor migas butuh reformasi kebijakan yang memberi kepastian bagi investor, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik.

Sejumlah pakar yang hadir dalam forum itu juga menyoroti perlunya revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas agar lebih adaptif terhadap tantangan baru. Dengan aturan yang lebih jelas, tata kelola energi diharapkan bisa bergerak lebih efisien dan berkelanjutan.

Baca Juga: Kementerian ESDM Revisi RUPTL 2025-2034 untuk Percepat Transisi Energi

Diskusi yang digelar di DPR RI itu mempertemukan politisi, akademisi, dan pakar energi. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa isu migas memang sudah melampaui urusan teknis dan masuk ke ranah strategi nasional.

Pesan yang ingin ditegaskan Ibas adalah bahwa kedaulatan energi tidak datang dari pasar yang dibiarkan bekerja sendiri. Ia membutuhkan negara yang aktif, regulasi yang jelas, produksi yang kuat, dan transisi yang tidak berhenti di slogan.