Buktikan Indonesia Bukan Negara Pinggiran, Purbaya Usul Kapal Asing Bayar Saat Melintas di Selat Malaka

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan gagasan untuk mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Malaka. Gagasan ini muncul seiring meningkatnya perhatian terhadap posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi global.

Purbaya menilai, sebagai negara yang berada di jalur vital distribusi energi dunia, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari aktivitas pelayaran internasional.

“Seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan, saat ini kapal-kapal internasional yang melintas di Selat Malaka tidak dikenakan biaya oleh Indonesia, meskipun sebagian wilayah perairannya berada dalam yurisdiksi nasional.

“Namun, kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, ya. Enggak tahu betul atau salah,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Purbaya menyinggung praktik di Selat Hormuz yang telah mengenakan biaya bagi kapal yang melintas. Untuk menerapkan kebijakan serupa di Selat Malaka, menurutnya diperlukan kerja sama regional.

Ia menyebut kolaborasi dengan Singapura dan Malaysia menjadi kunci, mengingat Selat Malaka merupakan kawasan lintas negara. Pendekatan kolektif dinilai sebagai opsi paling realistis untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

“Sebagai perbandingan, Iran juga mempertimbangkan kebijakan serupa di Selat Hormuz. Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” terangnya.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Restrukturisasi Utang Whoosh Rampung, Bakal Diumumkan AHY

Baca Juga: Menlu Sugiono Tegaskan Penolakan Global Terkait Pungutan Kapal di Selat Hormuz

Baca Juga: Tak Hanya di Selat Hormuz, Amerika Serikat Kini Buru Tanker Iran di Asia

Meski demikian, Purbaya mengakui implementasi kebijakan tersebut tidak akan mudah. Tantangan utamanya mencakup kompleksitas kerja sama internasional, serta aspek hukum dan geopolitik yang harus diperhitungkan secara matang.

“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu. Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus mulai main ofensif, tapi tetap terukur,” pungkasnya.