Batu Bara jadi DME Segera Groundbreaking, INDEF Wanti-wanti Jangan Sampai BUMN Jadi Korban

Upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) memasuki babak baru. Proyek strategis hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dijadwalkan akan segera memulai tahapan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Langkah ini diambil sebagai strategi diversifikasi energi nasional guna menekan defisit neraca perdagangan akibat impor gas yang terus membengkak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan urgensi dari proyek ini berkaca pada data konsumsi energi nasional. Saat ini, total konsumsi LPG nasional telah menyentuh angka 8,6 juta ton per tahun. Namun, kemampuan produksi domestik hanya mampu memenuhi 1,6 juta ton.

"Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta. Dan ini terjadi sejak konversi daripada minyak tanah ke elpiji," ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/4/2026).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Harga LPG 3 Kg Belum Pernah Naik Sejak 2006

Bahlil menegaskan bahwa pengembangan DME merupakan langkah alternatif yang krusial di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, gejolak geopolitik di Timur Tengah memaksa setiap negara untuk berjibaku mengamankan pasokan komoditas energinya masing-masing, dan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada pasar luar negeri.

Pelajaran dari Masa Lalu dan Peran Danantara

Meski menjanjikan, proyek DME bukan tanpa catatan merah. Proyek ini sempat terhenti setelah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc., memutuskan mundur. Alasan utamanya adalah skala keekonomian proyek yang dianggap kurang menarik bagi investor pada saat itu.

Kini, proyek DME masuk dalam daftar 18 prioritas nasional dengan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang telah diserahkan kepada Danantara. Nilai investasinya pun fantastis, mencapai USD 38,63 miliar atau setara dengan Rp618 triliun.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, membocorkan bahwa momentum dimulainya proyek ini tinggal menghitung waktu. Ia menargetkan pengumuman resmi groundbreaking dilakukan sebelum memasuki kuartal kedua tahun ini.

"Insyaallah mudah-mudahan yang DME akan segera kita announce dalam satu dua bulan ini mengenai ground breaking untuk DME di Bukit Asam, terima kasih," kata Dony.

Dony menekankan bahwa pemerintah kali ini bertindak sangat hati-hati dan tidak gegabah. Fokus utama saat ini adalah memastikan teknologi yang digunakan benar-benar efisien untuk mendongkrak nilai keekonomian proyek. Hal ini berkaitan langsung dengan daya serap pasar (offtaker) yang hanya bisa terjaga jika harga DME kompetitif dibanding LPG.

''Tentunya teknologi yang akan kita pakai akan menentukan output-nya juga kompetitif kita tidak mau nanti output gas-nya itu tidak kompetitif yang akhirnya tidak diserap oleh pasar," tegas Dony.

Catatan Kritis INDEF: Dari Distribusi Hingga Beban BUMN

Di tengah optimisme pemerintah, Head of Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, memberikan catatan kritis yang sangat mendalam. Ia menjabarkan rentetan hambatan yang berpotensi menjegal kesuksesan proyek jika tidak dimitigasi sejak dini.

Hambatan pertama yang disoroti Andry adalah masalah distribusi. Lokasi produksi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dinilai memiliki tantangan logistik yang besar untuk menjangkau pasar utama. 

"Karena paling banyak yang mengonsumsi rumah tangga di Jawa LPG, sudah pasti itu," kata Andry kepada Warta Ekonomi dikutip Selasa (28/4/2026).

Kedua, Andry menyoroti sisi permintaan (demand) yang berkaitan dengan aspek teknis di masyarakat. Ia mempertanyakan kesiapan transisi perangkat masak dari LPG ke DME.

"Lalu yang kedua adalah terkait dengan sisi demand-nya. Kompor DME dengan kompor LPG berbeda. Siapa yang harus menanggung itu? Untuk transisi kita. Jadi apakah ada insentif lain yang diberikan oleh pemerintah untuk mengganti kompor saya sebutnya. Jadi ya DME ini kan dari sisi technical memang cukup challenging gitu ya," jelasnya.

Baca Juga: INDEF Nilai Pengalihan Insentif Mobil Listrik Timbulkan Ketidakpastian dan Hambat Investasi

Andry menambahkan, meski batu bara kualitas rendah (low rank coal) memang perlu dihilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah, pemerintah harus tetap realistis mengenai daya beli masyarakat.

"Tapi kita juga harus berpikir terkait dengan apakah masyarakat itu bisa membeli, apakah harganya bisa dijangkau oleh mereka, apakah bisa bersaing dengan LPG pada hari ini. Untuk hari ini mungkin bisa bersaing. Tapi kalau kondisi geopolitik dan juga harga minyaknya turun apakah tetap bersaing? Nah itu pertanyaan lain ke depan. Saya rasa ini perlu dipikirkan kembali. Kalau dari sisi market-nya ada di wilayah sekitar hilirisasi saya rasa tidak ada masalah," urainya panjang lebar.

Peringatan Groundbreaking: Jangan Sekadar Seremonial

Terkait rencana peletakan batu pertama yang akan segera dilakukan, Andry memberikan peringatan keras agar pemerintah memastikan proyek ini sudah "matang" secara administratif maupun finansial. Ia berharap groundbreaking ini bukan sekadar mengejar momentum politik.

"Saya ingin menggarisbawahi terkait dengan groundbreaking-nya. Kalau boleh karena pertama menurut saya kita perlu berhati-hati dalam hal ini ya, perlu berhati-hati untuk berbicara mengenai ini bukan sekadar groundbreaking, bukan sekadar mencuri perhatian presiden," tegas Andry.

Ia mengingatkan kegagalan masa lalu agar tidak terulang kembali. Andry juga mengkhawatirkan ketidakjelasan skema offtaker dan studi kelayakan yang berpotensi membebani Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat, dalam hal ini PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero).

"Jangan sampai ternyata belum clean and clear perhitungannya belum cukup jelas, offtaker-nya tidak tahu siapa yang penting ini diserahkan aja ke Pertamina, feasibility study-nya tidak tahu akan seperti apa mungkin cuma diserahkan kepada Bukit Asam dan juga Pertamina, tapi buru-buru dilakukan groundbreaking itu yang menurut saya jadinya bermasalah. Jadi itu yang perlu dipastikan ya harapannya memang mereka sudah memastikan itu ya," tuturnya.

Baca Juga: Bukit Asam Targetkan Produksi DME 1,4 Juta Ton

Oleh sebab itu,  INDEF mendesak pemerintah agar memiliki perhitungan yang transparan agar program kemandirian energi ini tidak justru mengorbankan kesehatan finansial BUMN.

"Jadi jangan sampai yang dikorbankan adalah cash flow daripada Bukit Asam dan juga Pertamina. Gitu karena di kondisi saat ini Pertamina saja itu sudah struggling untuk kompensasi, untuk kompensasi BBM saja ini jadi beban BUMN yang cukup besar ini jangan sampai menjadi karena program pemerintah," pungkas Andry.