INDEF: 63% Subsidi Pertalite Dinikmati Kelompok Menengah Atas

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, masih jauh dari sasaran.

Berdasarkan kajian lembaga tersebut, mayoritas penikmat subsidi justru berasal dari kalangan masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andri Satrio Nugroho mengungkapkan, data tahun 2023 menunjukkan ketimpangan konsumsi yang signifikan pada produk Pertalite.

Menurutnya, BBM subsidi seharusnya dialokasikan secara eksklusif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ungkap Andri dalam acara bertajuk Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Bocor Anggaran di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Andri menyoroti kelemahan mendasar dalam skema subsidi saat ini, yang masih berbasis pada komoditas (barang), bukan pada subjek (orang).

Pola subsidi berbasis komoditas dinilai menciptakan celah besar bagi terjadinya salah sasaran distribusi.

"Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite," tuturnya.

Transformasi ke Subsidi Langsung

Guna mengatasi kebocoran tersebut, INDEF mendorong pemerintah segera mengubah paradigma subsidi.

Penyaluran bantuan disarankan ditujukan langsung kepada individu atau rumah tangga sasaran (by name by address), sehingga harga produk di pasar dapat dilepaskan sesuai nilai keekonomiannya.

Dengan sistem subsidi langsung, Andri menilai masyarakat kelas bawah tetap memiliki daya beli untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi yang sama dengan masyarakat mampu.

"Jangan sampai dipisahkan yang enggak mampu belinya Pertalite, yang mampu belinya Pertamax ke atas."

"Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda," katanya.

Andri mengingatkan, perbaikan skema subsidi ini mendesak dilakukan di tengah tingginya ketidakpastian global.

Gejolak geopolitik yang kerap memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, berpotensi memperlebar defisit anggaran jika pemerintah terus menahan harga melalui tambahan subsidi komoditas.

"Ketika gejolak geopolitik terjadi seperti ini, dampaknya tekanan fiskal Indonesia semakin besar, karena pemerintah memperbesar subsidi agar BBM tak naik."

Baca Juga: Ini Daftar Kenaikan Harga BBM Pertamina Per 18 April 2026, Pertalite Naik?

"Jadi ini yang tidak kita inginkan ke depannya."

"Kita inginkan semakin tahan energi di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal," cetus Andri. (*)