Tenggat SDGs 2030 Makin Dekat, Peneliti INDEF Bahas Sejumlah PR Isu Lingkungan Indonesia

Menjelang tenggat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama pada pilar lingkungan. Isu tersebut menjadi sorotan dalam podcast "What’s on Economy" yang menghadirkan peneliti INDEF Salsabila Azkia dan peneliti Center of Food and Energy Sustainable Development INDEF Annisa Utami Kusumanegara.

Dalam diskusi tersebut, Indonesia disebut saat ini berada di peringkat 77 dari 167 negara dalam pencapaian SDGs. Meski secara agregat posisi Indonesia dinilai relatif lebih baik dibanding sejumlah negara lain di kawasan Asia Pasifik, masih terdapat sejumlah indikator lingkungan yang stagnan, mulai dari kota berkelanjutan, kualitas udara, hingga perlindungan ekosistem darat dan spesies terancam punah.

Annisa menjelaskan bahwa SDGs merupakan kesepakatan global yang diratifikasi sekitar 193 negara sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Berbeda dengan MDGs yang lebih menitikberatkan pembangunan ekonomi, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup isu lingkungan, sosial, tata kelola, hingga hukum. Saat ini, SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target pembangunan global.

Menurut Annisa, salah satu tantangan terbesar Indonesia bukan hanya terletak pada aspek teknis dan pendanaan, tetapi juga pada political will atau kemauan politik untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Ia menilai SDGs masih kerap diperlakukan sekadar sebagai penanda administratif, bukan sebagai target pembangunan utama.

“Ketika political will-nya tidak ada, maka SDGs hanya menjadi label administratif. Padahal seharusnya ada prioritas yang jelas terkait indikator mana yang paling mendesak untuk diselesaikan,” ujar Annisa.

Pandemi COVID-19 juga disebut menjadi salah satu faktor yang memperlambat pencapaian SDGs di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan, berdasarkan proyeksi kawasan Asia Pasifik, target SDGs diperkirakan baru akan tercapai jauh setelah 2030.

Tantangan implementasi juga terlihat di tingkat daerah. Pemerintah daerah memang diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, namun kapasitas fiskal dan kualitas data antardaerah dinilai masih sangat timpang.

Annisa mencontohkan sejumlah indikator lingkungan seperti PM2.5 yang belum dapat diukur secara optimal di banyak daerah akibat keterbatasan alat pemantauan kualitas udara. Selain itu, beberapa indikator global juga dinilai belum memiliki dukungan data nasional yang memadai, termasuk isu pekerja anak.

Selain pemerintah, sektor usaha juga dinilai memegang peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs. Annisa menilai konsep responsible consumption and production harus mendorong produsen untuk bertanggung jawab terhadap limbah dan dampak lingkungan dari produk yang dihasilkan.

Persoalan sampah plastik dan penerapan circular economy juga menjadi sorotan. Menurut Annisa, kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia masih terlalu berfokus pada hilir, seperti pengolahan sampah menjadi refuse derived fuel (RDF), dibanding mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi sampah sejak awal.

Ia menegaskan bahwa prinsip utama circular economy harus dimulai dari reduce, reuse, dan recycle. “Problem besarnya adalah bagaimana mengurangi sampah sejak awal. Itu bukan hanya tanggung jawab konsumen, tetapi juga produsen,” jelasnya.

Dalam konteks kota berkelanjutan, Jakarta dinilai telah memiliki berbagai instrumen kelembagaan dan regulasi pendukung SDGs. Namun demikian, masih terdapat tantangan mendasar seperti sanitasi, akses air bersih, kualitas udara, serta arah pembangunan yang dinilai lebih berorientasi pada konsep kota global dibanding kota sehat.

Baca Juga: Kekuatan Digital dan Kepedulian Lingkungan, Gen Z Ubah Arah Pariwisata

Pada akhir diskusi, Annisa mengajak masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam isu pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui forum Musrenbang dan pilihan konsumsi sehari-hari yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan maupun hak pekerja.

Meski pesimistis target SDGs 2030 dapat tercapai sepenuhnya, Annisa menegaskan bahwa SDGs tetap menjadi kerangka penting yang harus terus diperjuangkan, bahkan setelah 2030.

“Terlepas apakah targetnya tercapai atau tidak, tujuan pembangunan berkelanjutan tetap worth it untuk diupayakan,” tutupnya.