Imbas Penutupan Selat Hormuz, Indonesia Lirik India Hingga AS untuk Pasokan Bahan Baku Plastik

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari sumber pasokan alternatif bahan baku plastik nafta dari berbagai negara. Langkah ini diambil guna menekan harga plastik kemasan di dalam negeri akibat kendala pasokan di Selat Hormuz.

Pemerintah menargetkan daftar negara pengimpor alternatif sudah bisa ditetapkan pada Mei 2026 mendatang. "Kemarin Bapak Presiden meminta kepada Menteri ESDM untuk mencarikan sumber-sumber nafta yang lain," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (28/4/2026).

Negara-negara yang saat ini sedang dilirik sebagai pemasok baru antara lain India, wilayah Afrika, serta Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan bahan baku industri petrokimia tetap stabil di tengah situasi geopolitik global.

Pemerintah juga resmi menghapus bea masuk impor LPG bagi industri dari sebelumnya 5% menjadi 0%. Kebijakan ini bertujuan mendorong industri agar beralih menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif plastik menggantikan nafta.

"Impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG," jelas Airlangga. Aturan tersebut akan berlaku selama enam bulan ke depan mulai Mei 2026 melalui PMK dan Permenperin.

Penghapusan bea masuk impor 0% juga diberlakukan untuk jenis plastik polypropylene, polyethylene, LLDPE, serta HDPE. Kebijakan fiskal ini diambil untuk mencegah lonjakan harga produk makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

Baca Juga: Pemerintah Beri Insentif, Bea Masuk LPG dan Plastik 0% Gratis Selama 6 Bulan

Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut setelah masa berlaku enam bulan berakhir. Di samping itu, langkah penurunan bea masuk ini serupa dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh negara lain seperti India.

Airlangga menekankan pentingnya menjaga biaya pengemasan agar tidak membebani harga jual produk konsumsi masyarakat. Terlebih lagi, stabilitas harga pangan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global.