Menguji Realisme Target 120 Juta Motor Listrik dan Ambisi Surya 100 GW

Eskalasi ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi sinyal urgensi bagi kedaulatan energi nasional. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar dan ruang fiskal akibat ketergantungan impor energi fosil, Pemerintah Indonesia merespons dengan target transisi energi yang masif.

Namun, kalangan analis mengingatkan pentingnya aspek realisme dan kesiapan ekosistem agar ambisi tersebut tidak menjadi beban baru bagi APBN.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, kebijakan pemerintah yang mengarah pada penyelesaian struktural patut diapresiasi, namun beberapa target perlu ditajamkan agar tetap dalam koridor keberlanjutan fiskal.

Beban Fiskal Konversi Motor

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan elektrifikasi, termasuk target konversi 120 juta sepeda motor listrik. Menanggapi hal ini, IESR memandang target tersebut tidak layak (feasible) dalam jangka pendek. Berdasarkan analisis IESR, kapasitas industri konversi saat ini masih berada di level di bawah 20.000 unit per tahun, berbanding terbalik dengan kebutuhan konversi jutaan unit.

Selain itu, biaya konversi yang mencapai Rp15-17 juta per unit tanpa subsidi akan menjadi hambatan penetrasi pasar. Jika pemerintah memaksakan subsidi masif, risiko fiskal yang dipertaruhkan sangat besar.

Baca Juga: IESR: Regulasi Percepatan Kendaraan Listrik Diperlukan Guna Hemat Impor BBM Rp49 Triliun

''Jika subsidi diberikan secara masif, beban fiskal dapat mencapai Rp600-840 triliun apabila dilakukan dalam skala konversi masif. Angka ini belum tentu menghasilkan penghematan BBM yang sepadan dalam jangka pendek,'' tulis laporan IESR yang diterima Warta Ekonomi.

Sebagai rekomendasi, IESR menyarankan target yang lebih realistis, yakni 500 ribu hingga 1 juta unit per tahun dengan fokus pada segmen komersial seperti ojek online dan kurir logistik yang memiliki intensitas penggunaan BBM tinggi.

Reformasi PLN dan PPA Bankable

Di sisi hulu, ambisi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW dipandang sebagai peluang besar bagi investasi swasta, mengingat potensi surya Indonesia yang melebihi 3.200 GWp. IESR mendukung penuh program ini, terutama untuk de-dieselisasi 5 GW PLTD di wilayah terpencil seperti NTT, Maluku, dan Papua.

Namun, daya tarik investasi di sektor ini sangat bergantung pada reformasi di tubuh PT PLN (Persero). IESR menekankan perlunya perbaikan skema Power Purchase Agreement (PPA) agar lebih bankable bagi investor swasta.

“Keberhasilan program ini membutuhkan reformasi PLN dan ruang investasi swasta yang lebih jelas. Transmisi sebagai regulated monopoly harus dipisahkan secara tegas dari kepentingan pembangkitan untuk membuka ruang PPA yang kompetitif,” tegas CEO IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Dilema Biodiesel B50

Terkait strategi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong implementasi B50, IESR memberikan catatan kritis dari sisi biaya peluang (opportunity cost). Penggunaan CPO yang terlalu besar untuk pasar domestik berisiko menekan volume ekspor, yang pada gilirannya dapat memangkas pendapatan devisa negara sebesar Rp12-15 triliun.

“IESR menilai B40 merupakan titik pencampuran yang lebih optimal dari sisi manfaat dan biaya. B50 sebaiknya ditempatkan sebagai kebijakan darurat yang sangat kondisional, terutama saat harga minyak dunia melampaui US$110 per barel,” jelas laporan tersebut.

Baca Juga: Diterapkan Juli, Bahlil Sebut Uji Coba B50 Sudah 70%

Transformasi Subsidi Sebagai langkah jangka menengah (2027-2029), IESR mendorong pemerintah untuk segera melakukan transformasi subsidi BBM dari berbasis harga produk menjadi subsidi berbasis penerima (tepat sasaran). Langkah ini dipandang sebagai kunci untuk menyeimbangkan stabilitas harga di tingkat konsumen tanpa mengorbankan defisit anggaran.

“Krisis Selat Hormuz adalah ujian terhadap desain ketahanan energi kita. Solusinya bukan lagi mencari cadangan minyak baru, melainkan menurunkan permintaan fosil melalui elektrifikasi yang terukur dan efisiensi energi di seluruh sektor industri,” tutup Fabby.