Hadapi Dampak Krisis Timur Tengah, Indonesia Dorong Penguatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Rantai Pasok ASEAn

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga berperan sebagai Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia, mewakili Pemerintah Indonesia dalam Special AEC Council Meeting on the Middle East Crisis, yang berlangsung secara virtual, Rabu (30/4/2026).

Dalam pertemuan yang secara khusus membahas dampak krisis Timur Tengah pada ekonomi regional tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kerja sama regional. Kerja sama tersebut akan difokuskan pada sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi negara-negara ASEAN untuk merespons tekanan global yang kian meningkat, mulai dari lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga risiko terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Airlangga yang dikutip di Jakarta, Jumat (1/5/2026)

Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, antara lain melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, dan penguatan mekanisme cadangan energi. Selain itu, juga akan dilakukan percepatan implementasi kerja sama regional seperti ASEAN Power Grid (APG), ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), dan Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP).

Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi kerentanan ASEAN terhadap guncangan eksternal.

Baca Juga: Jakarta Jadi Markas Baru ASEAN Lawan Polusi Asap Lintas Negara

Indonesia pun menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan kawasan di tengah meningkatnya biaya logistik dan volatilitas harga pupuk. Optimalisasi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), disertai penguatan koordinasi dan sistem respons kawasan, menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi kelompok rentan.

“Upaya-upaya ini perlu didukung dengan penguawtan fasilitasi perdagangan, termasuk optimalisasi ASEAN Single Window, guna memastikan kelancaran arus barang dan menjaga daya saing kawasan,” jelas Menko Airlangga.
Sejalan dengan pandangan tersebut, para Menteri ASEAN dalam Joint Statement menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan melalui kerja sama yang lebih erat, menjaga keterbukaan dan kelancaran perdagangan, serta memastikan respons kebijakan yang terkoordinasi, terukur, dan berbasis aturan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Adapun para Menteri Negara ASEAN lainnya yang turut serta dalam pertemuan ini yaitu Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ma. Cristina Aldeguer-Roque; Menteri Keuangan dan Ekonomi II Brunei Darussalam Dato Dr. Amin Liew Bin Abdullah; Menteri Perdagangan Kamboja Cham Nimul; Menteri Industri dan Perdagangan Laos Malaithong Khommasith; Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani; Menteri Perencanaan Nasional, Investasi, dan Relasi Ekonomi Internasional Myanmar Aung Kyaw Hoe; Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong;

Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste Filipus Nino Pereira; Wakil Menteri Perdagangan Thailand Kirida Bhaopichitr; serta Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Nguyen Sinh Nhat Tan.
Sementara itu, yang turut mendampingi Menko Airlangga dari Kemenko Perekonomian yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Bobby Chriss Siagian. (dep2/rep)