Risiko Gagal Bayar Naik, Pinjol Diminta Lebih Adaptif

Rasio gagal bayar pinjaman daring atau TWP90 yang meningkat dari kisaran 2–3% menjadi mendekati 5% mendorong kenaikan expected loss dan risk premium pada portofolio industri fintech lending.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyebut pergeseran tersebut memaksa pelaku industri menyesuaikan strategi pengelolaan risiko, baik dari sisi penyaluran kredit maupun penagihan.

“Ketika TWP90 naik dari kisaran 2–3% ke mendekati 5%, itu bukan kenaikan kecil. Itu berarti distribusi risiko bergeser cukup signifikan,” ujarnya kepada Warta Ekonomi, Senin (4/5/2026).

Dalam kondisi tersebut, umumnya perusahaan memiliki dua opsi respons, yakni memperketat underwriting di hulu atau memperkuat upaya penagihan di hilir. Namun, yang terjadi justru sebagian pelaku lebih menitikberatkan pada collection effort agar pemulihan kas (cash recovery) lebih cepat.

“Yang kita lihat sekarang, sebagian pelaku justru lebih banyak ‘menekan’ di hilir, karena secara jangka pendek itu lebih cepat berdampak ke cash recovery,” katanya.

Menurut Yusuf, strategi tersebut justru menyimpan risiko lanjutan. Penagihan yang intens tanpa diimbangi perbaikan seleksi kredit dapat memicu moral hazard terbalik. Terlebih, sejumlah perusahaan menyalurkan pembiayaan kepada peminjam berisiko tinggi dengan asumsi tetap dapat ditagih di kemudian hari.

“Ini tidak sustainable, karena pada titik tertentu biaya penagihan akan naik lebih cepat daripada nilai yang bisa dipulihkan,” ujarnya.

Baca Juga: Target Fintech 8% Masih Realistis, Tapi Ada 'Bom Waktu' di Baliknya

Baca Juga: KPPU Vonis Denda Rp755 Miliar ke 97 Pinjol Legal, DPR Dorong Revisi UU Persaingan Usaha

Baca Juga: Pembiayaan Pinjol Naik 25%, Tapi 10 Pemain Masih Bermasalah

Lebih lanjut, perubahan struktur pasar juga berpotensi terjadi. Segmen peminjam dengan profil risiko rendah cenderung keluar dari platform berisiko tinggi, sementara segmen berisiko tetap bertahan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas portofolio secara keseluruhan.

Oleh karena itu, peran regulasi menjadi krusial untuk mengatasi dinamika ini, tidak hanya dari sisi larangan metode penagihan, tetapi juga dalam membentuk insentif industri.

“Salah satu pendekatan yang menurut saya penting adalah vicarious liability yang tegas, artinya penyelenggara tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan debt collector,” ujarnya.