Impor Gandum Pakan Lewat BUMN Dinilai Berisiko Tekan Industri Peternakan

Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menilai kebijakan pemusatan impor gandum pakan melalui BUMN seperti PT Berdikari dapat dipahami sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap pasokan dan harga komoditas strategis.

Menurut dia, kebijakan tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk mengelola impor secara lebih terkoordinasi, sekaligus mengurangi volatilitas pasokan global. Dalam skema ini, BUMN juga diposisikan sebagai instrumen stabilisasi atau buffer dalam mendukung ketahanan pangan dan kebijakan industri.

Meski demikian, Saleh menyoroti adanya potensi inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia menilai selisih harga yang signifikan, sekitar US$100 per ton, menjadi indikasi bahwa skema pemusatan impor berisiko menimbulkan distorsi pasar.

“Namun, perbedaan harga yang signifikan (sekitar US$100/ton) menunjukkan adanya potensi inefisiensi. Skema ini berisiko menciptakan distorsi pasar akibat hilangnya mekanisme kompetisi serta meningkatkan biaya input bagi industri peternakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan biaya input tersebut tidak hanya menekan margin pelaku usaha peternakan, tetapi juga berpotensi diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga pangan. Komoditas seperti ayam, telur, dan daging dinilai menjadi sektor yang paling rentan terdampak.

Kondisi itu, lanjut Saleh, pada akhirnya dapat memperbesar tekanan inflasi pangan apabila beban biaya impor tidak dikelola secara efisien.

Karena itu, ia menilai meskipun kebijakan ini memiliki justifikasi pada level makro, implementasi yang terlalu tertutup dan tidak efisien justru dapat menjadi kontraproduktif terhadap tujuan awal pemerintah.

Baca Juga: Pasca Temuan Bahan Pakan Ternak Mengandung Porcine, BPJPH dan Barantin Perkuat Pengawasan Impor untuk Pastikan Produk Sehat dan Halal

Saleh menyarankan agar pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih seimbang. Salah satunya dengan membuka opsi impor langsung secara terbatas, sembari tetap mempertahankan peran BUMN sebagai stabilisator pasar.

“Pendekatan yang lebih seimbang, misalnya dengan membuka opsi impor langsung secara terbatas sambil tetap mempertahankan peran BUMN sebagai stabilisator, akan lebih efektif untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pasar dan efisiensi industri,” kata dia.