Sederet Masalah Mobil Listrik Diadukan ke Menteri, Mulai dari Cacat Produksi, Dealer Tutup dan Harga Jual yang Anjlok Drastis

Permasalahan layanan purnajual kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) menjadi sorotan pemerintah Thailand setelah meningkatnya keluhan konsumen terkait cacat produksi, penutupan layanan, hingga penurunan harga kendaraan secara drastis setelah pembelian.

Menteri Kantor Perdana Menteri Thailand, Supamas Isarabhakdi, mengatakan pemerintah telah menginstruksikan langkah cepat untuk menangani persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat perlindungan konsumen di Gedung Pemerintah Thailand pada Senin (11/5/2026) yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal Dewan Perlindungan Konsumen Thailand, perwakilan Dewan Konsumen Thailand, serta sejumlah operator kendaraan listrik, sebagaimana dilaporkan oleh Bangkok Post.

Menurut Supamas, banyak masyarakat membeli kendaraan listrik untuk mendukung program energi bersih pemerintah, namun justru menghadapi berbagai persoalan serius setelah pembelian.

"Konsumen membeli EV untuk mendukung kampanye energi alternatif pemerintah di tengah krisis energi, namun kini banyak dari mereka yang harus berurusan dengan kendaraan cacat produksi, jaringan servis yang terbengkalai, dan penurunan harga jual yang sangat cepat setelah mereka membelinya," kata Supamas.

Ia menambahkan, berbagai keluhan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai keselamatan kendaraan, standar kualitas, ketersediaan suku cadang, proses perakitan, hingga layanan purnajual.

Berdasarkan data periode 2024–2026, Dewan Perlindungan Konsumen Thailand menerima 556 pengaduan terkait kendaraan listrik, sementara Dewan Konsumen Thailand menerima 792 laporan. Total aduan mencapai 1.348 kasus.

Dari jumlah itu, sekitar 402 kasus atau 72,3 persen telah berhasil diselesaikan.

Mayoritas keluhan berkaitan dengan cacat dan gangguan fungsi kendaraan yang mencapai 47,3 persen.

Selain itu, konsumen juga mengeluhkan kegagalan pengembalian uang muka, pemotongan harga kendaraan setelah pembelian, tidak diberikannya bonus promosi, hingga keterlambatan perbaikan kendaraan.

Keluhan lain yang cukup banyak dilaporkan meliputi penutupan pusat layanan resmi, kerusakan peralatan pendukung, lamanya pengiriman suku cadang, hingga kesulitan pengembalian kendaraan setelah perusahaan produsen menghentikan operasional.

Supamas menegaskan kendaraan roda empat merupakan aset bernilai tinggi sehingga konsumen berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil.

Karena itu, Komite Perlindungan Konsumen Thailand telah menyetujui langkah gugatan perdata terhadap operator yang dianggap merugikan konsumen dengan nilai tuntutan mencapai lebih dari 103,1 juta baht atau sekitar Rp47,5 miliar.

Ia juga mengingatkan bahwa kendaraan listrik masuk kategori produk dengan label yang diawasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Thailand.

Dengan status tersebut, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi produk secara jelas, transparan, dan akurat kepada konsumen.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Thailand menginstruksikan penyusunan buku panduan elektronik bertajuk “Label EV” yang akan memuat informasi setiap model kendaraan listrik, hak-hak konsumen, serta panduan pemeriksaan sebelum pembelian.