Pemerintah Indonesia Tegaskan Tak Komunikasi Langsung dengan Israel untuk Lepaskan 9 WNI

Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ikut ditangkap oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 bersama ratusan aktivis dari berbagai negara, akhirnya resmi meninggalkan wilayah Israel. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, meski belum merinci detail proses pelepasan para relawan tersebut.

Proses pemulangan kesembilan WNI tersebut dikawal ketat oleh otoritas diplomatik Indonesia. Para relawan ditangkap pasukan Israel pada Senin, 19 Mei 2026, ketika kapal misi kemanusiaan berupaya menembus blokade laut menuju Jalur Gaza.

Dalam proses pelepasan WNI tersebut, Kementerian Luar Negeri RI tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Juru Bicara I Kemlu Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia menggunakan berbagai jalur diplomasi seperti negara sahabat di kawasan.

Alih-alih berkomunikasi dengan Israel, Pemerintah Indonesia memang lebih memilih berkomunikasi dengan Palestina terkait konflik yang terjadi. Baru-baru ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan penjajakan kolaborasi pelestarian warisan budaya dan museum Palestina bersama sejumlah akademisi dari Palestina.

Diskusi yang berlangsung di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026) itu menghadirkan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Dr. Thoriq (yang berdomisili di Ramallah), serta Dr. Saleh.

"Substansi kerja sama ini penting. Bisa dalam bentuk pameran, narasi atau storytelling, bagaimana Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik melalui dukungan pemerintah maupun parlemen," ujar Fadli Zon dalam keterangan yang dilansir dari ANTARA.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Thoriq menjelaskan bahwa yayasan yang dikelolanya di Ramallah memiliki tiga misi utama:

• Perlindungan dan preservasi artefak serta warisan budaya Palestina.
• Pemberdayaan masyarakat lokal.
• Penguatan edukasi agar masyarakat memiliki ketahanan dalam memperjuangkan keadilan.

Sementara itu, Dr. Saleh menggambarkan kondisi memprihatinkan masyarakat di Tepi Barat yang saat ini menghadapi keterbatasan mobilitas, sulitnya akses pendidikan, dan berbagai tekanan sosial-ekonomi akibat konflik berkepanjangan. 

Ia juga membuka peluang pengembangan program kolaboratif, termasuk pameran budaya Palestina dan penguatan jejaring antarmuseum di Indonesia.

Baca Juga: Militer Israel Paksa Relawan Bersujud dengan Tangan Terikat, Pemerintah Indonesia Mengecam Keras

Diplomasi budaya bukan langkah baru bagi Pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Fadli Zon juga pernah menggelar pertemuan kehormatan dengan Duta Besar Negara Palestina untuk RI, Dr. Zuhair Alshun, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025) lalu. Ketika itu, ia menyampaikan bahwa ketidakadilan di Palestina menunjukkan kenyataan yang sangat mengkhawatirkan.

"Dunia bukan hanya menyaksikan bencana kemanusiaan, tetapi juga upaya sistematis untuk menghapuskan seluruh peradaban. Yang terjadi bukan hanya genosida terhadap suatu bangsa, tetapi juga genosida terhadap kebudayaan dan peradaban mereka," ungkap Fadli.