Efek Serangan Amerika, Kuota Internet 50GB Dibanderol Rp195 Ribu di Iran

Iran meluncurkan layanan “Internet Pro”, sebuah akses internet khusus berbayar yang memungkinkan kelompok tertentu melewati pemblokiran digital di tengah krisis internet nasional.

Kebijakan tersebut disetujui Dewan Keamanan Nasional Iran dan diberikan kepada kalangan profesional tertentu seperti anggota kamar dagang, perusahaan teknologi, startup, hingga pelaku bisnis.

Baca Juga: Amerika Klaim Perang Iran Akan Segera Berakhir: Teheran Sangat Ingin Berdamai

Meski disebut sebagai “Internet Pro”, layanan itu bukan peningkatan teknis jaringan internet, melainkan akses khusus untuk membuka sebagian situs asing yang diblokir pemerintah.

Namun akses tersebut tetap dibatasi kuota harian dan lalu lintas data internasional.

Paket awal layanan itu dijual sekitar 11 dolar AS atau setara Rp195 ribu untuk 50 gigabita data.

Menurut Peneliti Internet Iran, Solmaz Eikder layanan tersebut memicu kritik luas di dalam negeri karena dianggap mengubah akses informasi dari hak publik menjadi privilese terbatas.

“Internet Pro bukan solusi untuk masyarakat umum,” kata Eikder.

Ia menjelaskan bahkan pengguna layanan itu masih membutuhkan VPN untuk membuka platform seperti Instagram, X, dan YouTube.

Pemerintah Iran menyebut kebijakan ini bertujuan menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan selama masa krisis akibat serangan dari Israel dan Amerika Serikat.

Juru Bicara Pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani mengatakan Internet Pro dirancang untuk mencegah gangguan komunikasi bisnis.

Namun sejumlah media Iran seperti Shargh mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai diskriminatif.

Kelompok mahasiswa, perempuan pekerja informal, hingga masyarakat umum tidak termasuk dalam penerima layanan khusus tersebut.

Seorang mahasiswa teknik berusia 19 tahun mengaku masih mengandalkan VPN pasar gelap untuk mengakses internet.

“Banyak teman saya sekarang bahkan tidak mampu membeli VPN,” katanya kepada media Jerman DW.

Di tengah kritik yang terus bermunculan, pemerintah Iran membentuk tim manajemen krisis baru yang dipimpin Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref untuk menangani kebijakan internet nasional.

Baca Juga: Nilai Serangan ke Iran Kesalahan Fatal, Amerika: Kesepakatan Nuklir Tak Ada, Selat Hormuz Belum Dibuka

Namun hingga kini detail kewenangan dan arah kebijakan tim tersebut masih dirahasiakan pemerintah Iran.