Pemkot Bekasi Perbanyak Titik CFD, Lokasi Dekat RSUD Dikritik karena Bisa Ganggu Akses Pasien

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana menambah titik pelaksanaan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap ruang publik tersebut. 

Selain menjadi sarana olahraga dan aktivitas warga, perluasan CFD juga diproyeksikan mampu mendorong pergerakan ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, mengatakan kajian titik baru CFD tengah dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Salah satu kawasan yang masuk dalam opsi pengembangan ialah area Alun-Alun M Hasibuan.

Menurut Junaedi, perluasan lokasi CFD diperlukan karena tingginya minat masyarakat yang memanfaatkan kawasan bebas kendaraan untuk berolahraga maupun menggelar berbagai kegiatan.

Pemkot juga menilai penambahan titik CFD dapat mengurangi konsentrasi massa yang selama ini terpusat di Jalan Ahmad Yani. Saat ini, Kota Bekasi memiliki empat titik CFD, yakni Jalan Ahmad Yani dan kawasan Harapan Indah yang ditetapkan pemerintah, serta Lagoon dan Dukuh Zamrud yang masih dikelola mandiri oleh pengelola kawasan.

Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Pra Fitria Angelia, menyebut CFD tidak hanya menjadi ruang aktivitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi.

Tingginya jumlah pengunjung, khususnya di Jalan Ahmad Yani, dinilai mampu menggerakkan sektor UMKM. Karena itu, pemerintah melakukan penataan area dagang agar aktivitas ekonomi berjalan tertib.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Teguh Indrianto, menyebut bahwa titik baru CFD akan dikaji berdasarkan sejumlah aspek, mulai dari animo masyarakat, rekayasa lalu lintas, hingga keamanan.

Namun, rencana memperluas CFD ke kawasan Jalan Veteran di sekitar Alun-Alun M Hasibuan mendapat penolakan dari DPRD Kota Bekasi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai perluasan CFD pada prinsipnya merupakan langkah positif, termasuk karena potensinya menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan pasar rakyat. Meski demikian, ia mengingatkan agar lokasi baru tidak mengganggu akses menuju fasilitas vital.

Menurutnya, kawasan Alun-Alun M Hasibuan memiliki karakteristik berbeda karena berada di sekitar sejumlah layanan publik penting, seperti RSUD Kota Bekasi, Stasiun Bekasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Markas Kodim, hingga pelayanan SIM Polres Metro Bekasi Kota.

Latu menyoroti potensi hambatan akses menuju rumah sakit, terutama bagi ambulans dan pasien dalam kondisi darurat.

Baca Juga: Legislator PKB Desak Percepatan Pembangunan Flyover Pascatragedi Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur

Ia menegaskan CFD yang umumnya berlangsung pada pukul 06.00 hingga 09.00 WIB berpotensi memicu gangguan mobilitas apabila tidak didukung rekayasa lalu lintas yang matang.

DPRD meminta Pemkot Bekasi memastikan jalur menuju fasilitas pelayanan publik tetap dapat diakses selama 24 jam sebelum memutuskan perluasan CFD di kawasan tersebut.

Meski menolak titik di sekitar Alun-Alun M Hasibuan, DPRD tetap mendukung rencana penambahan CFD di Kota Bekasi. Salah satu usulan alternatif ialah memanfaatkan lapangan kecamatan agar aktivitas masyarakat lebih merata tanpa mengganggu jalan utama maupun objek vital.