Pemerintah Cari Cara Tekan Subsidi BBM Rp300 Triliun, Transportasi Massal Jadi Fokus!

Beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun kini menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai salah satu akar persoalan tersebut berasal dari masih lemahnya sistem transportasi massal di perkotaan.

Tak hanya membuat subsidi BBM membengkak, kondisi ini juga disebut memicu kemacetan parah, polusi udara, hingga tingginya biaya hidup masyarakat akibat mahalnya mobilitas sehari-hari.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan saat ini sektor transportasi menyedot sekitar 90 persen subsidi BBM nasional yang nilainya mencapai Rp300 triliun per tahun.

"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun," kata Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (29/5).

Menurut Aan, ketimpangan tersebut membuat masyarakat harus menanggung berbagai dampak serius. Mulai dari perjalanan yang makin lama akibat macet, tingginya polusi udara, hingga sulitnya akses menuju pendidikan dan pekerjaan.

Baca Juga: Keputusan Pemerintah Tak Naikan BBM Bikin Indeks Kepercayaan Industri Meningkat

Karena itu, pemerintah kini mendorong pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama di Indonesia sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Meski belum merinci daftar 20 kota tersebut, Aan menegaskan program ini diharapkan mampu memangkas waktu perjalanan masyarakat sekaligus memperkuat kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” kata Aan.

Tak hanya fokus pada pembangunan transportasi massal, Kemenhub juga mulai memperkuat digitalisasi layanan transportasi daerah. Salah satunya melalui aplikasi Mitra Darat yang disiapkan untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat dan terukur.

Baca Juga: Ini Daerah yang Bakal Mencicipi BBM Campuran Bioetanol E5 Mulai Juli 2026

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan berbagai platform pendukung lain seperti situs resmi Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service (BTS), executive dashboard untuk pemantauan operasional, digital checker app guna mengawasi standar pelayanan minimal operator bus, hingga checker web untuk memantau capaian pelayanan.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi publik yang lebih modern, nyaman, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang selama ini menjadi penyebab utama membengkaknya subsidi BBM nasional.