Sesuai Ajaran Agama, MBG Dinilai sebagai Program Prabowo yang Paling Mulia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai salah satu program paling mulia yang pernah dijalankan pemerintah.

Namun di balik besarnya harapan publik, muncul peringatan agar program tersebut tidak berubah menjadi proyek yang justru merusak kepercayaan rakyat.

Penilaian itu disampaikan Netra Bakti Indonesia (NBI). Ketua Umum NBI Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menilai MBG merupakan program yang sangat penting karena menyentuh langsung kebutuhan anak-anak Indonesia, terutama siswa dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, program tersebut bukan hanya sejalan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga sesuai ajaran agama dan amanat konstitusi negara.

"Namun dukungan tersebut bukan berarti membiarkan penyimpangan. Justru karena mendukung Presiden, kami merasa wajib menyampaikan kritik agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik semakin terkikis," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (29/5).

Baca Juga: Purbaya Potong Anggaran MBG Demi Efisiensi, BGN Bilang Begini

Gus Lilur menilai MBG bisa menjadi program “raksasa” yang berhasil apabila tiga hal segera dibenahi secara radikal, yakni tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan.

Ia menyebut persoalan terbesar program MBG bukan berada pada ide besarnya, melainkan pada rantai pelaksanaan yang terlalu panjang dan membuka ruang kepentingan bisnis.

Menurut dia, MBG sejatinya adalah bentuk kasih negara kepada anak-anak Indonesia. Namun ketika anggaran makanan dipotong, dapur tidak layak tetap digunakan, hingga pihak ketiga masuk hanya demi mengejar keuntungan, maka program tersebut berisiko menjadi masalah moral dan politik.

“MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek 'bancakan'. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” ucap dia.

Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga yang berorientasi bisnis dalam pengelolaan MBG.

Ia menyarankan negara membangun langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengelolanya melalui Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga anggaran tidak habis untuk biaya sewa, lisensi, margin keuntungan, hingga rantai bisnis yang panjang.

Selain itu, ia juga mengusulkan model pengelolaan dapur berbasis sekolah agar pengawasan lebih dekat dan tanggung jawab lebih jelas.

Pemerintah dinilai bisa melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, wali murid, tenaga kesehatan, hingga pemerintah daerah dalam pengawasan makanan bagi siswa.

“Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung, mengurangi anggaran makan, lalu merusak idealisme MBG yang dicanangkan Presiden,” ujarnya.

Baca Juga: Viral Pemberian Susu Formula di Program MBG, Kepala BGN Buka Suara!

Menurut Gus Lilur, dapur sekolah dan kantin sekolah akan membuat rantai kendali lebih pendek, pengawasan lebih mudah, dan kualitas makanan lebih terjamin karena pihak sekolah mengetahui langsung kondisi para siswa.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah memulai proyek percontohan nasional di satu kabupaten atau kota di setiap provinsi untuk menguji efektivitas pengelolaan MBG berbasis dapur sekolah atau SPPG milik negara.

“Presiden Prabowo ingin memberi makan anak-anak Indonesia, maka jangan biarkan niat besar itu dibajak oleh oknum,” ungkap Gus Lilur menegaskan.