Konferensi Republik di UGM Hasilkan Tiga Tuntutan Penguatan Masyarakat Sipil

Konferensi Republik yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menghasilkan tiga tuntutan utama, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan seluruh kekuatan sipil.

Forum tersebut juga memberikan mandat kepada Sudirman Said sebagai Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal untuk melanjutkan proses yang telah dimulai melalui rapat kerja yang akan segera diselenggarakan.

Sudirman Said menyebut mandat tersebut sebagai momentum untuk mengembalikan paradigma masyarakat sipil sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, masyarakat sipil perlu menempatkan diri secara setara dengan pilar-pilar negara lainnya.

"Secara tradisional, atas nama independensi, civil society cenderung merasa risih berhubungan dengan partai politik seolah itu bukan situasi yang mulia. Padahal justru di sanalah keputusan dibuat. Sudah saatnya kita masuk ke paradigma baru dengan lebih percaya diri. Tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara dan polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti," ujar Sudirman, Sabtu (30/5/2026).

Sementara itu, Yanuar Nugroho menegaskan bahwa Konferensi Republik bukanlah gerakan politik praktis maupun agenda elektoral. Ia menyebut forum tersebut sebagai ruang pertukaran gagasan yang dimulai dari Yogyakarta dan diharapkan berkembang ke berbagai kota serta komunitas.

Menurut Yanuar, yang menyatukan para peserta bukanlah struktur organisasi, melainkan kesamaan keresahan yang dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil di sejumlah wilayah. Ia juga menjelaskan bahwa konferensi yang menghadirkan tujuh panel dan puluhan narasumber itu diselenggarakan secara swadaya melalui kolaborasi ratusan organisasi masyarakat sipil tanpa sponsor.

"Seluruh proses dijalankan bersama melalui semangat gotong royong. Para pembicara hadir secara self-funded sebagai wujud nyata solidaritas untuk republik," kata Yanuar.

Dalam forum tersebut, Bhima Yudhistira dari CELIOS menilai konferensi tidak sekadar menjadi ajang pergantian generasi kepemimpinan. Menurutnya, diperlukan kerja jangka panjang untuk merumuskan berbagai gagasan progresif yang selama ini masih terfragmentasi.

Bhima mengusulkan lahirnya sebuah Buku Putih yang memuat imajinasi arah pembangunan ekonomi yang pro-rakyat dan pro-lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan gerakan hingga ke wilayah Maluku dan Papua agar tidak didominasi perspektif dari Pulau Jawa.

Berbagai pembicara dalam konferensi turut menyampaikan pandangan mengenai kondisi demokrasi, ekonomi, dan masyarakat sipil di Indonesia. Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45 menilai Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan yang menyentuh sejumlah pilar kehidupan bernegara, mulai dari masyarakat sipil, partai politik, hukum, aparatur negara, hingga ekonomi.

"Jika negara berhenti mendengar, warga tidak boleh berhenti berbicara," kata Jaleswari.

Andi Widjajanto dalam pemaparannya menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai autocratic legalism, yakni penggunaan instrumen hukum yang sah untuk mengikis semangat demokrasi. Ia juga menilai hubungan antara aktivis masyarakat sipil dan partai politik belum terbangun secara kuat meski keduanya saling membutuhkan.

Sementara itu, Romo Leo Kleden menyoroti tantangan pada aspek kesadaran publik dan komunikasi politik. Menurutnya, demokrasi membutuhkan ruang publik yang deliberatif, bukan sekadar ruang yang ramai.

Wakil Rektor UGM Arie Sujito mengingatkan pentingnya menghubungkan isu-isu politik dengan persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat di tingkat akar rumput, seperti lapangan pekerjaan, harga barang, dan ketidakpastian ekonomi.

Dalam sesi lainnya, Wijayanto Samirin memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya perlu mendapat perhatian. Adapun Titi Anggraini dari Perludem menilai konsolidasi masyarakat sipil masih tertinggal dibanding kelompok yang mendukung status quo.

Saiful Mujani menekankan pentingnya legitimasi pemilu bagi keberlangsungan sebuah republik. Menurutnya, kualitas penyelenggaraan pemilu memiliki kaitan langsung dengan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan.

Baca Juga: KAGAMA: Alumni UGM Bukan Cuma Pemegang Ijazah Resmi

Konferensi juga menghadirkan pandangan dari Gita Wirjawan yang menyoroti tantangan Indonesia di tengah dinamika global. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan kognitif, serta penyediaan layanan dan barang publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Menutup forum, Jaleswari menegaskan bahwa hasil Konferensi Republik tidak akan berhenti di Yogyakarta. Menurutnya, berbagai gagasan yang lahir dalam forum tersebut akan ditindaklanjuti dan disosialisasikan ke berbagai daerah, termasuk kepada partai politik.

"Ini akan ditindaklanjuti, disosialisasikan, dan ditularkan dari kota ke kota, bahkan hingga ke partai politik," ujarnya.