Dari MBG Disisipkan Serangga sebagai Sumber Protein hingga Pembukaan BGN di Arab Saudi, Ini Sederet Kontroversi BGN di Era Dadan
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama kurang lebih 1,5 tahun.
Selama memimpin BGN dan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan Hindayana beberapa kali menjadi sorotan publik. Sejumlah pernyataan dan kebijakan yang digagasnya memicu perdebatan, kritik, hingga kontroversi di hadapan publik.
Berikut lima kontroversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era kepemimpinan Dadan Hindayana:
1. Klaim Minum Susu 2 Liter Sehari
Dadan sempat menjadi perbincangan setelah menyampaikan pandangan mengenai pentingnya konsumsi susu bagi pertumbuhan anak. Dalam salah satu pemaparannya, ia menyebut konsumsi susu hingga 2 liter per hari dapat membantu meningkatkan tinggi badan anak secara signifikan.
Pernyataan tersebut menuai kritik dari sejumlah ahli gizi dan dokter anak yang menilai konsumsi susu dalam jumlah sebesar itu tidak realistis dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan tertentu apabila tidak diimbangi pola makan yang tepat.
2. Wacana Serangga sebagai Sumber Protein MBG
Sebagai akademisi yang memiliki latar belakang ilmu entomologi, Dadan pernah mengemukakan kajian mengenai potensi serangga sebagai sumber protein alternatif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat.
Meski disampaikan dalam konteks kajian ilmiah, wacana tersebut memicu penolakan dari sebagian masyarakat dan anggota DPR yang menilai sumber protein lain yang lebih umum dikonsumsi masih tersedia dan lebih mudah diterima publik.
3. Kampus Diminta Terlibat dalam Pengelolaan Dapur MBG
BGN di bawah kepemimpinan Dadan juga mendorong perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam pembangunan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah pengamat pendidikan yang menilai perguruan tinggi seharusnya tetap fokus pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan tidak terlalu jauh masuk ke ranah operasional program pemerintah.
4. Sorotan atas Pengadaan Barang Non-Pangan
BGN sempat menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai pengadaan berbagai barang non-pangan untuk mendukung operasional program, mulai dari motor listrik, jasa Event Organizer (EO), hingga perlengkapan petugas lapangan.
Kebijakan tersebut memunculkan kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran di tengah tantangan distribusi dan pemerataan layanan MBG di berbagai daerah.
5. Rencana Ekspansi Program MBG ke Arab Saudi
Kontroversi terakhir sebelum dipecat, Dadan mewacanakan pembukaan jaringan atau layanan terkait MBG di Arab Saudi yang menyasar jamaah haji, umrah, maupun diaspora Indonesia.
Rencana tersebut mendapat kritik karena dinilai belum sejalan dengan kebutuhan domestik, mengingat program MBG di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjangkau seluruh sasaran penerima manfaat secara merata.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: