'Tidak Realistis,' Kunjungan ke Luar Negeri Prabowo Tak Bisa Dibatasi Sesuai Saran Dino Patti Djalal

Partai Gerindra menolak gagasan pembatasan jumlah kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto karena dinilai tidak sesuai dengan realitas geopolitik global yang terus berubah.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa diplomasi tingkat kepala negara tidak dapat diatur dengan kuota atau target jumlah perjalanan tertentu.

Baca Juga: Rudal hingga Drone Berjatuhan, Iran Serang Markas Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain

Menurut Dasco, kebutuhan kunjungan luar negeri sangat bergantung pada perkembangan situasi yang terjadi baik di kawasan maupun dunia internasional.

“Presiden mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali karena itu dinamis,” ujarnya, dikutip Kamis (4/6).

Ia menjelaskan bahwa terdapat banyak kondisi yang mengharuskan Presiden mengambil keputusan cepat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk ketika muncul perkembangan mendadak yang memerlukan komunikasi langsung antar pemimpin negara.

Dalam situasi seperti itu, pembatasan frekuensi kunjungan justru berpotensi menghambat fleksibilitas diplomasi Indonesia.

Dasco menilai yang perlu menjadi fokus adalah substansi dan hasil dari kunjungan tersebut, bukan sekadar menghitung berapa kali Presiden bepergian ke luar negeri.

Karena itu, ia mempersilakan berbagai pihak memberikan kritik dan masukan yang berkaitan dengan substansi kebijakan luar negeri. Namun menurutnya, pembatasan jumlah perjalanan tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya.

“Pembatasan-pembatasan apalagi berkaitan dengan jumlah waktu kunjungan saya pikir itu tidak substansif,” kata Dasco.

Pernyataan ini menjadi respons terhadap usulan diplomat senior Dino Patti Djalal yang meminta Presiden mengurangi intensitas perjalanan luar negeri dan lebih memanfaatkan teknologi komunikasi virtual.

Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap kunjungan kepala negara. Menurutnya, biaya tersebut mencakup tim pendahulu, transportasi udara, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, uang harian delegasi, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Ia memperkirakan satu perjalanan luar negeri dapat menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Baca Juga: Tiba-tiba Ditunjuk Prabowo, Kinerja Nanik S Deyang Sebelum Jabat Kepala BGN Jadi Sorotan DPR

Namun bagi Gerindra, kondisi geopolitik global yang bergerak cepat membuat ruang gerak diplomasi Presiden harus tetap fleksibel agar Indonesia dapat merespons berbagai tantangan internasional secara efektif.