'Bagian dari Strategi,' Masifnya Kunker Luar Negeri Prabowo Tak Serupa dengan Jokowi
Kredit Foto: Istimewa
Perdebatan mengenai tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak bisa disederhanakan dengan membandingkannya terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). DPR menegaskan setiap kepala negara memiliki strategi, kebutuhan, dan tantangan diplomasi yang berbeda sesuai zamannya.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menyatakan intensitas perjalanan luar negeri seorang presiden tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menilai efektivitas kepemimpinan maupun diplomasi suatu pemerintahan.
Menurutnya, setiap pemerintahan menghadapi kondisi domestik dan global yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang tidak selalu sama dengan pendahulunya.
"Setiap kepemimpinan di pemerintahan ini memiliki strategi dan urgensi masing-masing terkait dengan soal diplomasi dan membangun hubungan baik dengan negara-negara sahabat," kata Saan Mustofa, dikutip Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu, pola diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo tidak bisa diukur menggunakan parameter yang diterapkan pada era Jokowi.
Saan menilai urgensi, kepentingan, serta strategi diplomasi setiap pemerintahan selalu berubah mengikuti perkembangan situasi internasional maupun kebutuhan dalam negeri.
"Urgensi, kepentingan dan strategi tentu setiap pemerintahan itu berbeda dan itu juga terkait dengan situasi dan perkembangan serta dinamika global baik situasi yang ada di dalam negeri maupun juga situasi dan dinamika yang ada dalam konteks global," ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa perbandingan jumlah kunjungan luar negeri antara presiden yang berbeda masa jabatan berpotensi mengabaikan konteks geopolitik yang sedang berlangsung.
"Nah, karena itu intensitas kunjungan ke luar negeri setiap pimpinan negara itu tentu berbeda-beda. Tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain terkait dengan soal intensitasnya," tuturnya.
Pernyataan Saan muncul setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritisi frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo.
Melalui unggahan video di media sosial, Dino menilai intensitas kunjungan luar negeri Prabowo telah memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan urgensi agenda diplomasi tersebut.
Menurut Dino, sejak dilantik menjadi presiden, Prabowo termasuk salah satu pemimpin dunia yang paling aktif melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia menyebut sekitar satu dari enam hari masa kepresidenan Prabowo dihabiskan untuk agenda luar negeri.
Dino mengaku menyampaikan pandangan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus mewakili sebagian kalangan hubungan internasional dan masyarakat yang mempertanyakan frekuensi perjalanan tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan kepala negara, mulai dari kebutuhan transportasi, akomodasi, logistik, pengamanan, hingga operasional delegasi.
Di tengah polemik tersebut, DPR melihat bahwa substansi diplomasi lebih penting dibanding sekadar menghitung jumlah kunjungan yang dilakukan seorang presiden.
Perdebatan publik menguat setelah data yang beredar menunjukkan Prabowo telah melakukan sekitar 56 perjalanan luar negeri dalam kurun 1,6 tahun masa pemerintahannya. Sementara Jokowi tercatat melakukan 58 kunjungan luar negeri selama hampir 10 tahun menjabat presiden.
Meski angka tersebut menjadi bahan diskusi publik, DPR menilai perbandingan tersebut tidak sepenuhnya relevan karena masing-masing presiden menghadapi situasi internasional yang berbeda.
Dengan kata lain, frekuensi perjalanan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari strategi diplomasi yang dipilih pemerintah untuk menjawab tantangan global pada masanya.
Baca Juga: 'Lama Dipantau Prabowo', Dua Isu di Balik Pencopotan Kepala BGN usai Lempar Wacana MBG di Arab Saudi
Bagi DPR, yang perlu menjadi fokus bukanlah membandingkan jumlah perjalanan antara Prabowo dan Jokowi, melainkan menilai sejauh mana diplomasi yang dijalankan mampu memberikan manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar