Rocky Gerung Sebut Kasus Nadiem 'Perjudian' Bagi Jaksa

Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim merupakan bentuk perjudian bagi jaksa.

Menurut Rocky, jaksa berasumsi bahwa Presiden Prabowo Subianto berpihak pada mereka dalam pengusutan kasus yang disebut merugikan negara hingga Rp5,2 triliun.

"Ya dia gambling aja, jangan-jangan dia pikir presiden juga berpihak pada dia. Oh gitu aja kan, enggak ada keterangan lain. Jaksa diajarkan untuk nuntut berdasarkan fakta," ujarnya, dikutip dari YouTube Total Politik, Kamis (4/6).

Rocky menduga fakta yang dibawa jaksa di persidangan merupakan hasil rekayasa. Ia menilai sejak awal perkara ini adalah perjanjian perdata, namun dipaksa masuk ke ranah pidana.

"Lalu fakta itu dia rekayasa, dia pindahkan dari fakta perdata jadi fakta pidana, lalu dia main di pidana itu. Padahal kalau kita tahu dari awal ini perjanjian perdata itu. Jadi motifnya apa?," jelasnya.

"Ya kita enggak mau sebut bahwa di belakang itu mungkin meras, tapi kita jangan kita sebut meras gitu kan tuh, walaupun harus disebutkan begitu. Nah satu-satunya kalau dia enggak meras, ya inginnya reputasi. Reputasi yang nanti akan ditukar tambahkan dengan kepentingan lain hari nanti," imbuhnya.

Sebagai informasi, salah satu dakwaan jaksa dalam persidangan adalah Nadiem merugikan negara triliunan rupiah akibat memaksakan sistem Chrome Device Management (CDM) dan melakukan mark-up harga laptop.

Namun tuntutan tersebut dianggap bermasalah karena berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) yang diajukan jaksa dinilai cacat metodologi karena sengaja merekayasa kalkulasi. 

Baca Juga: Ini Pengakuan Jokowi soal yang Disampaikan Nadiem di Sidang Pembacaan Pledoi Korupsi Chromebook

Berdasarkan fakta persidangan, pemilihan skema kombinasi Chromebook justru menghemat anggaran negara hingga Rp3,9 triliun jika dibandingkan dengan opsi pengadaan berbasis sistem operasi Windows yang jauh lebih mahal. 

Publik menganggap aneh ketika pejabat dipidana atas kebijakan yang justru menghemat uang negara.