DPR Soroti Lonjakan Harga Obat-Obatan Akibat Pelemahan Rupiah, 'Sebagian Besar Impor'

Anggota Komisi IX DPR Vita Ervina, menyoroti potensi lonjakan harga obat-obatan di dalam negeri akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Peringatan ini sebelumnya juga sempat dilontarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Menurut Vita, situasi ini menjadi sinyal bahaya bagi ketahanan farmasi nasional yang dinilai masih memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap impor bahan baku obat dari luar negeri.

"Kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketahanan farmasi nasional. Kita tidak boleh terus bergantung pada impor untuk kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat," kata Vita.

Legislator dari PDI P ini menegaskan bahwa akar persoalan saat ini bukan sekadar masalah naik-turunnya nilai mata uang, melainkan rapuhnya fondasi kemandirian industri kesehatan dalam negeri.

"Selama sebagian besar bahan baku masih didatangkan dari luar negeri, industri farmasi Indonesia akan selalu rentan terhadap gejolak ekonomi global yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat," tambahnya.

Ia menilai potensi kenaikan harga obat ini dinilai bakal memperberat beban ekonomi masyarakat kelas bawah. Padahal, akses mendapatkan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek seperti diversifikasi negara pemasok bahan baku. Pemerintah diminta mulai berani mempercepat pembangunan pabrik bahan baku farmasi di dalam negeri secara mandiri.

Langkah strategis tersebut harus disokong lewat penguatan riset, pemberian insentif investasi, peningkatan kapasitas produksi nasional, serta kolaborasi kuat antara pemerintah, BUMN farmasi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

"Jangan sampai setiap pelemahan rupiah selalu berujung pada meningkatnya beban kesehatan masyarakat. Negara harus mempercepat kemandirian farmasi nasional agar akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau tetap terjamin. Kesehatan rakyat tidak boleh menjadi korban ketergantungan kita terhadap impor bahan baku obat," tutur Vita.

Lebih lanjut, Vita juga mengingatkan agar pelemahan rupiah saat ini tidak sampai mengganggu pasokan dan keterjangkauan obat dalam pelayanan kesehatan massal, terutama pada Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang menjadi tumpuan jutaan rakyat Indonesia.

"Obat bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan kebutuhan dasar yang menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan rakyat menanggung beban berlipat setiap kali terjadi gejolak nilai tukar," pungkasnya.