Baru Dilantik, Said Iqbal Ancam Laporkan Menteri yang Tak Urus Nasib Buruh ke Prabowo

Presiden Partai Buruh Said Iqbal langsung melontarkan pernyataan tegas usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Ia menegaskan tidak akan ragu melaporkan menteri yang dinilai tidak bekerja maksimal dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

Pelantikan Said Iqbal menjadi sorotan karena menandai masuknya salah satu tokoh buruh paling berpengaruh di Indonesia ke dalam lingkaran pemerintahan. Langkah tersebut dinilai membuka jalur komunikasi yang lebih dekat antara kelompok buruh dan Istana.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026), Said Iqbal menjelaskan tugas utamanya adalah memberikan saran, masukan, serta analisis kebijakan kepada Presiden terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Namun, ia menegaskan perannya tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi dari balik meja. Said Iqbal mengaku siap turun langsung ke lapangan untuk memantau berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja.

Selain itu, ia berjanji akan aktif berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang memiliki keterkaitan dengan sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi buruh.

Said Iqbal menegaskan dirinya tidak akan segan mengingatkan para pejabat yang dinilai kurang serius dalam menjalankan program kesejahteraan pekerja. Bahkan, ia menyebut akan membawa persoalan tersebut langsung kepada Presiden apabila diperlukan.

"Saya akan datangi juga beberapa Menteri untuk mendiskusikan berbagai hal, kami akan yakinkan kalau Menteri nggak bekerja kita akan lapor ke Presiden," janji Said Iqbal.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa posisi barunya tidak hanya berfungsi sebagai penasihat, tetapi juga berpotensi menjadi penghubung antara aspirasi buruh dan pengambil keputusan di tingkat tertinggi pemerintahan.

Di sisi lain, Said Iqbal juga menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia mengatakan akan hadir bersama serikat pekerja ketika muncul ancaman PHK di sebuah perusahaan.

Menurutnya, pemerintah harus hadir sebelum keputusan PHK benar-benar dijalankan. Dengan cara itu, peluang mencari solusi alternatif yang lebih menguntungkan pekerja maupun perusahaan masih terbuka.

"Tugas saya adalah memberikan saran dan analisis kebijakan dan untuk mendatangi kalau ada hal-hal. Misalnya PHK yang dalam waktu dekat ini ada ancaman, saya akan memastikan turun ke lapangan bersama serikat buruh," kata Said Iqbal.

Ia juga mendorong dialog antara perusahaan dan pekerja sebelum langkah PHK diambil. Salah satu opsi yang menurutnya bisa ditempuh adalah pengurangan jam kerja atau penyesuaian sistem shift untuk menekan biaya operasional perusahaan.

Baca Juga: Soal Tugasnya kepada Prabowo, Ini Kata Said Iqbal

"Kita ajak dialog pengusahanya, sebelum PHK misalnya kurangin dulu jam kerjanya, kurangin dulu shift-nya, kan itu reduce terhadap labor cost," ujarnya.

Masuknya Said Iqbal ke dalam pemerintahan menjadi babak baru dalam hubungan negara dan gerakan buruh. Dengan akses langsung ke Presiden, publik kini menanti sejauh mana tokoh buruh tersebut mampu mengubah berbagai persoalan ketenagakerjaan menjadi kebijakan konkret yang berpihak kepada pekerja.