Alarm BPJS Kesehatan! Pengeluaran Tembus Rp65 Triliun, Pemasukan Tak Mampu Menutup Klaim

BPJS Kesehatan mengungkap biaya pelayanan kesehatan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan iuran yang diterima lembaga tersebut.

Kondisi itu tercermin dari rasio klaim JKN yang telah mencapai 108,72 persen hingga April 2026, menunjukkan nilai klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan sudah melampaui pendapatan iuran yang berhasil dikumpulkan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan tekanan terhadap keuangan program JKN terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Prihati, rasio klaim JKN sejak awal penyelenggaraan memang cenderung berada di atas 100 persen, meski sempat membaik pada 2019.

"Secara histori, sejak awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim program JKN telah berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan tingginya tekanan antara pendapatan dan biaya pelayanan kesehatan. Setelah sempat membaik pada tahun 2019, tahun 2023 rasio klaim kembali meningkat dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%," kata Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Data BPJS Kesehatan menunjukkan hingga April 2026 total beban pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan mencapai Rp65,03 triliun.

Di sisi lain, pendapatan iuran yang berhasil dihimpun selama periode yang sama hanya sebesar Rp59,8 triliun.

Dengan demikian, terdapat selisih lebih dari Rp5 triliun antara biaya pelayanan kesehatan dan pemasukan iuran peserta.

"Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program," ungkapnya.

Prihati mengingatkan apabila kondisi tersebut terus berlangsung dalam jangka panjang, ketahanan dana jaminan sosial kesehatan berpotensi menghadapi tekanan yang semakin besar.

Karena itu, BPJS Kesehatan mulai menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.

Dari sisi pendapatan, BPJS Kesehatan meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam membayar iuran, memperluas rekrutmen peserta baru, mengaktifkan kembali peserta yang tidak aktif, hingga memperkuat sistem penagihan.

Lembaga tersebut juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan iuran.

"Optimalisasi pendapatan iuran melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini menghasilkan tambahan pendapatan Rp2,3 triliun pada tahun 2025," ujar Prihati.

Selain mengejar tambahan pemasukan, BPJS Kesehatan juga berupaya mengendalikan laju pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Klaim BPJS Kesehatan Tembus Rp65 Triliun, Iuran Hanya Rp59,8 Triliun

Langkah yang dilakukan antara lain memperkuat layanan kesehatan primer, memperbaiki sistem rujukan agar lebih tepat sasaran, serta meningkatkan proses verifikasi dan validasi klaim.

Menurut Prihati, berbagai langkah tersebut berhasil memberikan efisiensi biaya manfaat yang cukup signifikan.

"Upaya tersebut berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada tahun 2025," katanya.

Meski demikian, data terbaru menunjukkan tekanan terhadap keuangan Program JKN masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi BPJS Kesehatan di tengah terus meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.