Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier Sebut Isu Reshuffle Purbaya Ciptakan Persepsi Negatif

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyayangkan isu yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan diganti dari jabatannya. Menurut Fuad, kabar yang beredar di ruang publik tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak pernah dibahas secara resmi di lingkungan pemerintahan.

Dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk "Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru", Fuad mengatakan isu pergantian Purbaya menjadi bagian dari upaya membangun persepsi negatif terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan," kata Fuad, Kamis (11/6).

Fuad menilai munculnya spekulasi mengenai posisi Purbaya berkaitan dengan perubahan paradigma ekonomi yang tengah didorong pemerintah. Menurut dia, sejumlah kebijakan yang berorientasi pada penguatan peran negara mulai menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini memperoleh keuntungan dari sistem lama.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Selain membela posisi Purbaya, Fuad juga menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi yang sedang didorong pemerintah. Salah satunya adalah gagasan ekspor melalui satu pintu yang dinilai dapat memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya nasional.

Menurut Fuad, selama ini sebagian devisa hasil ekspor Indonesia lebih banyak tersimpan di luar negeri sehingga manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati di dalam negeri belum optimal dalam memperkuat perekonomian nasional.

Ia menilai kebijakan ekspor satu pintu berpotensi memperkuat cadangan devisa, meningkatkan penerimaan negara, serta mempertegas pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, pengelolaan devisa yang lebih baik juga diyakini dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memperkuat sektor-sektor strategis.

Dalam forum tersebut, Fuad juga mengingatkan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpegang pada konstitusi. Menurutnya, perdebatan ekonomi tidak perlu terjebak pada label neoliberal maupun sosialis, melainkan fokus pada pelaksanaan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menambahkan bahwa berbagai kritik terhadap kebijakan ekonomi baru pemerintah perlu disikapi secara proporsional. Sebab, dalam setiap masa transisi ekonomi akan selalu muncul upaya-upaya yang berusaha menghambat perubahan yang sedang berjalan.

Baca Juga: Purbaya Respons Sherly Tjoanda dan Puluhan Pemda Tak Bisa Bayar PPPK, Mendagri: Jangan Nyerah Dulu

Di sisi lain, Fuad menilai fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan hal yang wajar dalam dinamika ekonomi global. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan kemandirian energi, optimalisasi sumber daya alam, dan penguatan penerimaan negara.

Karena itu, Fuad meminta pemerintah tetap konsisten menjalankan agenda transformasi ekonomi yang telah dirancang. Menurutnya, keberhasilan perubahan paradigma ekonomi akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.