Prabowo Dorong LPG Beralih ke CNG di Tengah Gejolak Global, BBM Subsidi Tetap Ditahan

Gejolak geopolitik global yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda mulai memengaruhi arah kebijakan energi nasional. Pemerintah kini mempercepat pencarian sumber energi alternatif sebagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri.

Salah satu langkah yang tengah didorong adalah percepatan peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam terkompresi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto setelah mencermati perkembangan situasi global yang masih penuh ketidakpastian.

Menurut Bahlil, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap energi tertentu dengan memperkuat pemanfaatan sumber energi alternatif yang tersedia di dalam negeri.

“Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif. Khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG,” kata Bahlil usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Selain membahas percepatan energi alternatif, rapat tersebut juga menyoroti sejumlah isu strategis lain di sektor energi dan sumber daya alam.

Pemerintah turut mengevaluasi penataan sektor pertambangan, kesiapan pasokan energi listrik nasional, hingga ketersediaan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Yang kedua, penataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” ujar Bahlil.

Di tengah berbagai langkah penguatan ketahanan energi tersebut, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat yang saat ini menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global.

Karena itu, meski harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian mengikuti mekanisme pasar, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap dipertahankan.

Bahlil menjelaskan bahwa produk BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green memang mengikuti perkembangan harga energi internasional yang saat ini sedang bergejolak.

“Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya,” jelasnya.

Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memilih tidak menaikkan harga BBM subsidi meskipun tekanan global masih berlangsung.

Bahkan, pemerintah saat ini sedang menggodok sejumlah skema insentif tambahan guna membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan harga energi di pasar internasional.

Baca Juga: Flashback Era Sukarno: Rupiah Ambruk, BBM Naik, Kunjungan LN Gencar

“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan,” tegas Bahlil.

Menurutnya, langkah menjaga harga BBM subsidi tetap stabil menjadi salah satu instrumen penting untuk meredam tekanan ekonomi yang berpotensi dirasakan masyarakat luas.

Sementara itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar energi dunia sebelum mengambil langkah lanjutan terkait kebijakan energi nasional.