Pajak RI Dinilai Belum Kuat Topang Kebutuhan Belanja Negara

Bank Dunia menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia yang hanya mencapai 9,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Angka tersebut menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang dan dinilai membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan serta menjaga ruang fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2026, Bank Dunia menyebut penerimaan negara Indonesia masih menghadapi tekanan setelah meredanya lonjakan harga komoditas yang sebelumnya menopang pendapatan pemerintah. Akibatnya, kapasitas fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pembangunan.  

Bank Dunia mencatat rasio pajak Indonesia hanya sebesar 9,3% PDB pada 2025. Pada saat yang sama, defisit fiskal meningkat menjadi 2,9% PDB, mendekati batas maksimum yang diizinkan dalam kerangka fiskal nasional.  

Rendahnya penerimaan pajak tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan belanja pemerintah terus meningkat, mulai dari pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program transformasi ekonomi.

Menurut Bank Dunia, tekanan fiskal diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan apabila tidak diimbangi dengan penguatan penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja pemerintah.  

Lembaga tersebut menilai Indonesia perlu memperluas ruang fiskal agar mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi ketidakpastian global yang masih tinggi.

Selain memperkuat penerimaan pajak, Bank Dunia juga mendorong pemerintah meningkatkan efisiensi belanja negara. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah reformasi subsidi energi yang dinilai masih membebani APBN dan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Dalam laporannya, Bank Dunia mengungkap sekitar 20% rumah tangga terkaya menikmati hampir setengah dari total subsidi BBM yang diberikan pemerintah. Reformasi subsidi energi diperkirakan dapat menghasilkan penghematan fiskal hingga 2,1% PDB setelah diterapkan secara penuh.  

Baca Juga: Alarm Bank Dunia! Kelas Menengah RI Telah Susut Lebih dari 50%

Baca Juga: Bank Dunia Bongkar Fakta! Setengah Subsidi BBM Pemerintah Dinikmati Orang Kaya

Selain itu, Bank Dunia mendorong peningkatan kualitas investasi publik. Menurut analisis lembaga tersebut, setiap tambahan US$1 investasi publik berpotensi menghasilkan aktivitas ekonomi sebesar US$1,4 dalam periode dua tahun, sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan dibandingkan belanja konsumsi rutin pemerintah.  

Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0% pada 2026 sebelum meningkat menjadi 5,2% pada 2027 dan 2028. Namun, prospek tersebut dinilai akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat penerimaan negara, menjaga disiplin fiskal, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.