Digitalisasi Bansos Berbasis AI, Luhut Sebut Efisiensi Belanja Negara Bisa Capai Rp260 Triliun

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa program digitalisasi bantuan sosial akan menciptakan efisiensi anggaran secara masif. Sistem penyaluran digital tersebut diklaim mampu menghemat belanja negara hingga mencapai ratusan triliun rupiah.

Penerapan kecerdasan buatan dalam memperbaiki ketepatan sasaran data penerima manfaat diproyeksikan membuka potensi penghematan jangka panjang sebesar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun. Integrasi data yang ketat ini juga dirancang untuk menutup celah manipulasi dalam birokrasi pemerintahan.

"Itu akan membuat efisiensi dan kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi," kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengingatkan bahwa kalkulasi nominal penghematan tersebut untuk saat ini masih berstatus sebagai estimasi strategis belaka. Keberhasilan realisasi efisiensi di lapangan nantinya akan sangat bergantung pada kualitas pemutakhiran data serta perluasan wilayah piloting.

Baca Juga: Dorong Efisiensi dan Perluasan Basis Pajak, Luhut Ungkap 80% Sistem GovTech Sudah Terkoneksi

Upaya digitalisasi sistem pelayanan terpadu atau GovTech diyakini bakal mendatangkan dampak penghematan yang jauh lebih masif bagi keuangan negara. Langkah modernisasi ini juga memperketat pengawasan pada sektor strategis komoditas mineral penting nasional.

"Jadi bahkan saya kira bisa menghemat ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun, angkanya besar, ada tadi datanya, saya nggak ingat semua. Karena, kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol," papar Luhut.