Dorong Efisiensi dan Perluasan Basis Pajak, Luhut Ungkap 80% Sistem GovTech Sudah Terkoneksi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mempercepat pembangunan ekosistem pemerintahan digital yang ditopang teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurut Luhut, sejak 1 Juni 2026 data dari delapan kementerian dan lembaga strategis telah berhasil diintegrasikan ke dalam satu sistem yang saling terhubung.

Ia menjelaskan sekitar 80% komponen Government Technology (GovTech) yang digunakan dalam digitalisasi program bantuan sosial (bansos) saat ini telah terkoneksi. Beberapa platform yang telah masuk dalam ekosistem tersebut antara lain Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), Online Single Submission (OSS), Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan INAku.

"Saya bilang kepada Presiden bahwa ini akan menciptakan pemerintahan berbasis digital dan AI, mungkin yang terbaik di dunia. China mungkin lebih advance, tetapi untuk negara berpenduduk 300 juta orang, belum ada yang mengalahkan kita," ujar Luhut dalam Indonesia Ethical AI Summit, dikutip dari siaran langsung YouTube, Rabu (17/6/2026).

Luhut mengatakan salah satu manfaat utama integrasi data tersebut adalah meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Menurutnya, digitalisasi tidak hanya akan digunakan untuk penyaluran bansos, tetapi juga menjadi fondasi dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah berbasis data.

Data yang semakin akurat, lanjutnya, memungkinkan pemerintah mengidentifikasi penerima bansos yang berpotensi naik kelas menjadi pelaku usaha produktif. Kelompok tersebut kemudian dapat diarahkan untuk memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga tidak bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang.

"Misalnya untuk bansos, kalau tepat sasaran nanti kita berikan subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Namun, jika bansos diberikan terus-menerus, masyarakat bisa menjadi kurang produktif. Dengan data yang ada, penerima bansos dapat dikelompokkan menjadi UMKM baru, diberikan akses KUR, dan pada akhirnya naik kelas," katanya.

Selain meningkatkan efektivitas program sosial, Luhut menilai transformasi digital berpotensi memperluas basis pajak nasional.

Ia menjelaskan semakin banyak masyarakat yang bertransformasi menjadi pelaku usaha formal, semakin besar pula potensi penerimaan negara. Hal ini dinilai penting mengingat Indonesia memiliki sekitar 64 juta UMKM yang berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak di masa depan.

"Kalau jumlah pembayar pajak bisa kita tingkatkan, penerimaan negara otomatis akan lebih baik. Sistem ini juga terkoneksi dengan National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga pengelolaan potensi pajak bisa semakin optimal," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah di Kantor DEN, Luhut juga menyoroti potensi efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan dari digitalisasi pemerintahan.

Baca Juga: AI Jadi Andalan RI Keluar dari Middle-Income Trap, Luhut Siapkan Brain Factory

Baca Juga: Bansos hingga MBG Bakal Pakai AI, Luhut Klaim Bisa Pangkas Kebocoran Rp2.000 Triliun

Baca Juga: Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Siap Diluncurkan Secara Nasional pada November 2026

Menurutnya, integrasi data dan sistem digital berpotensi mengurangi kebocoran anggaran dalam jumlah yang sangat besar sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap berbagai sektor strategis.

"Saya kira efisiensinya bisa mencapai ribuan triliun rupiah, mungkin Rp1.500 triliun hingga Rp2.000 triliun. Karena kebocoran dapat ditekan dan pengelolaan sektor-sektor strategis menjadi lebih terkontrol," kata Luhut.