PDIP Bantah Terlibat Demo Mahasiswa hingga Tiyo Ardianto, Ganjar: Jangan Dilabeli Politik

PDI Perjuangan (PDIP) membantah tudingan yang menyebut partainya terlibat atau mengorganisasi aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah, termasuk unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

PDIP menegaskan aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan murni bentuk penyampaian aspirasi dan tidak berkaitan dengan agenda politik partai.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, mengatakan sikap nonintervensi terhadap gerakan mahasiswa merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDIP," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons isu mengenai keberadaan kader senior PDIP, Andi Widjajanto, yang terpantau berada di sekitar lokasi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI pada Jumat (12/6/2026).

Said meminta publik tidak menafsirkan kehadiran Andi sebagai representasi sikap resmi partai.

"Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," katanya.

Selain itu, Said juga membantah tudingan yang menyebut PDIP berada di balik kritik keras yang disampaikan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.

Menurut Said, anggapan mengenai kedekatan politik yang hanya didasarkan pada hubungan keluarga antara Tiyo dan kader PDIP tidak memiliki dasar yang kuat.

Ia menegaskan partainya menghormati demonstrasi sebagai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas publik.

Meski demikian, Said memastikan PDIP tidak akan menggunakan cara-cara mengendalikan gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik.

Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menegaskan kritik masyarakat tidak boleh didelegitimasi melalui pelabelan politik.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tudingan dari Aliansi BEM Bersatu yang mengaitkan tim sukses Ganjar pada Pilpres 2024 dengan aksi mahasiswa yang dipimpin Tiyo Ardianto.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga: Apa Maksud 'Partai Penyeimbang'? PKB Minta PDIP Perjelas Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo

Ganjar menilai kritik publik seharusnya dijawab melalui data dan kebijakan, bukan dengan membangun narasi mengenai afiliasi politik.

Ia menegaskan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi.

"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," ujarnya.