Purbaya Akui Investor China Mengeluhkan Iklim Investasi Indonesia, Prabowo Beri Respons Ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah memahami berbagai keluhan yang disampaikan pelaku usaha asal China terkait sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat kelancaran bisnis di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai melakukan kunjungan resmi ke China pada 16-19 Juni 2026, yang menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama penting antara kedua negara.

Menurut Purbaya, berbagai masukan dari investor China telah mendapat perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah pun telah mengambil langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kondisi investasi di dalam negeri.

"Dan itu sudah dijawab oleh Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo akan memperbaiki kondisi investasi supaya pemerintah dan investor China bisa berbisnis dengan wajar di Indonesia. Jadi Presiden mengerti betul hambatan yang terjadi untuk melakukan bisnis di Indonesia dan itu sedang diperbaiki," kata Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah telah mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi investor China dan mulai melakukan perbaikan di lapangan.

"Sebenarnya kami sudah mengerti permasalahannya apa dan sudah diperbaiki, tapi kebetulan mengenai keluhan yang belum beres, mereka kirim kami. Presiden dan kami sudah tindaklanjuti dengan baik. Hanya tentu ada beberapa hal yang memerlukan waktu untuk kembali ke level yang memudahkan untuk beberapa pengusaha China, meski sebagian besar kami perbaiki dengan cepat," ujarnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang China di Indonesia pada Mei 2026 mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo yang berisi sejumlah keluhan terkait iklim investasi di Indonesia.

Dalam surat tersebut, investor China menyoroti perubahan kebijakan yang dinilai terlalu sering terjadi, regulasi yang dianggap ketat, penegakan hukum yang berlebihan, hingga dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh pihak terkait.

Para pelaku usaha juga mengeluhkan berbagai kebijakan yang dinilai berdampak pada operasional perusahaan, seperti kenaikan royalti sumber daya mineral, intensitas pemeriksaan pajak, kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara, pengurangan kuota tambang bijih nikel, hingga kenaikan Harga Patokan Mineral bijih nikel.

Selain itu, investor China turut menyoroti persoalan penegakan hukum di sektor kehutanan, penghentian sejumlah proyek strategis, kompleksitas pengurusan visa kerja, serta terbatasnya saluran pengaduan bagi pelaku usaha.

Baca Juga: RI Dapat Utang 17 Miliar Dolar AS, Purbaya: Pinjaman Normal ke Negara-Negara Lain dengan Rate Sama

Meski demikian, Purbaya menegaskan Indonesia tetap terbuka terhadap investasi dari berbagai negara.

"Jadi semakin banyak yang investasi akan semakin bagus buat Indonesia. Kebetulan saja, China adalah salah satu sumber investasi besar yang tidak bisa kita abaikan. Hanya kan ada juga dari Amerika, Singapura, dan lain-lain. Jadi kita diversifikasi sumber investasi dan sumber pembiayaan supaya ekonomi kita tetap bisa tumbuh cepat tanpa mengubahkan prinsip 'non-alignment' Indonesia," katanya.

Purbaya menambahkan pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan diversifikasi sumber investasi tetap berjalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.