Purbaya Ungkap Anggaran Transfer ke Daerah Berpotensi Naik Rp90 Triliun pada 2027

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka peluang peningkatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027. Kenaikan sementara diperkirakan mencapai Rp40 triliun, namun nilainya masih berpotensi bertambah hingga Rp90 triliun bergantung pada hasil pembahasan bersama DPR dalam penyusunan APBN tahun depan.

Purbaya mengatakan, ruang untuk meningkatkan alokasi TKD masih terbuka selama proses pembahasan anggaran berlangsung.

“Tahun depan TKD kira kira sementara ada peningkatan Rp40 triliun tapi range bisa naik Rp90 triliun tergantung diskusi di APBN. Jadi ruang itu terbuka," kata Purbaya dalam kerja dengan DPD RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Meski membuka peluang penambahan anggaran, Purbaya menegaskan besaran final alokasi TKD akan ditentukan melalui pembahasan Rancangan APBN 2027 bersama DPR RI. Pemerintah juga tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Kami lihat keadaan anggaran seperti apa. Jangan sampai kami lewat 3%, karena kami diawasi lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kami bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau enggak," urainya.

Sementara itu, hingga 31 Mei 2026, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah telah mencapai Rp306,1 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 44,2 persen dari pagu TKD dalam APBN 2026 yang sebesar Rp693 triliun.

Baca Juga: Harga Pertamax Bakal Turun! Menkeu Purbaya: Damai AS-Iran Bikin Minyak Dunia Anjlok

Baca Juga: Purbaya Sebut Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Kondisi Prima, Ini Buktinya!

Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan perkembangan penyaluran TKD dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026.

"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Pagu TKD pada APBN 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah penurunan alokasi tersebut, pemerintah mendorong pemerintah daerah memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif di luar APBN.