Puncak Masalah Pemadaman Listrik Bergilir Akan Terjadi di 2028

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan bahwa puncak persoalan pemadaman listrik bergilir yang kini mulai terjadi di Pulau Jawa diperkirakan akan berlangsung pada 2028–2029 jika tidak segera diatasi.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil langkah konkret karena krisis listrik berpotensi menggagalkan seluruh target dan program pemerintahan.

"Bapak Presiden @prabowo yth, pemadaman listrik bergilir yang sudah mulai terjadi di Jawa adalah masalah sangat serius yang harus diatasi karena semua program dan target Bapak sebagai Presiden akan gagal jika masalah ini tidak diatasi," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (22/6).

Said Didu menambahkan, para ahli listrik independen sejak 2024 sudah memprediksi byar-pet di Jawa–Bali akan terjadi pada 2027, namun kenyataannya muncul lebih cepat di 2026.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia meminta Presiden fokus pada solusi teknis dan birokratis, bukan sekadar solusi politis atau naratif. Ia juga menyarankan langkah konkret:

1. Meminta masukan dari ahli listrik murni, bukan dari pihak yang mempolitisasi isu atau melindungi kepentingan oligarki bisnis listrik yang merugikan PLN.

2. Jika perlu, melakukan evaluasi total terhadap pimpinan PLN, sebagaimana evaluasi yang pernah dilakukan terhadap pimpinan Agrinas Palma maupun BGN.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

"Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," kata Darmawan.

Baca Juga: Listrik Jawa Belum Stabil, Direksi PLN Dipanggil Prabowo

Baca Juga: Biang Kerok Mati Listrik Jawa Terungkap! 2 Pembangkit Besar Bermasalah, 1 Sudah Pulih

PLN menjelaskan, pemadaman terpaksa dilakukan karena adanya gangguan teknis pada dua unit pembangkit listrik besar milik mitra swasta (Independent Power Producer/IPP).  

"Dalam kondisi seperti ini kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," jelas Darmawan.