Puji Langkah Jakarta, Zulhas Hendak Jadikan Gerakan Pilah Sampah Sebagai Role Model Nasional

Pemerintah pusat mengapresiasi kebijakan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah tersebut dinilai layak menjadi model pengelolaan sampah nasional karena dinilai efektif mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola limbah sejak dari sumbernya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kunci utama penyelesaian persoalan sampah nasional terletak pada pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga.

"Kuncinya pada pemilahan sampah. Sampah organik dan anorganik. Kalau itu sudah kita pisah, anorganik dapat didaur ulang, bisa menjadi energi, bisa jadi listrik dan lain-lain," ujar Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat Badan Anggaran DPR RI, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik memiliki nilai ekonomi melalui proses daur ulang maupun konversi energi. Karena itu, ia mengapresiasi inisiatif Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memulai gerakan pemilahan sampah melalui regulasi daerah dan pelibatan masyarakat hingga tingkat RT/RW.

"Kuncinya ada di pemilahan, dan itu sudah dipelopori oleh Gubernur DKI, Pak Pram kemarin, bulan lalu dimulai dari pergub pemilahan dilanjutkan gerakan masif RT RW," katanya.

Zulkifli meyakini perubahan perilaku masyarakat melalui kebijakan tersebut akan mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Jakarta dalam satu hingga dua tahun ke depan. Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut harus didukung sistem pengangkutan sampah yang juga dilakukan secara terpisah sesuai jenis limbah.

"Jakarta saya kira setahun ini, setahun dua tahun akan selesai soal pemilahan, tinggal nanti mengangkutnya juga harus pisah," ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila gerakan pemilahan sampah di Jakarta berhasil diterapkan secara luas dan diadopsi pemerintah daerah lain, maka hingga 75% persoalan sampah nasional berpotensi diselesaikan pada 2029.

"Nah kalau gerakannya masif yang Jakarta ini akan dicopy oleh pemerintah-pemerintah daerah lain se-Indonesia, maka 75% saya kira sampah di tanah air akan kita selesaikan di akhir 2029," terang Zulkifli.

Menurut dia, keberhasilan program tersebut membutuhkan kombinasi edukasi dan penegakan aturan melalui mekanisme stick and carrot, yakni pemberian sanksi bagi pelanggar dan penghargaan bagi masyarakat yang patuh.

"Tapi kata kuncinya sekali lagi pemilahan dan stick and carrot. Yang salah dihukum, yang baik mendapatkan reward(hadiah)," tegasnya.

Selain sektor rumah tangga, pemerintah juga akan membenahi pengelolaan sampah di gedung, pusat perbelanjaan, pasar, kantor, sekolah, dan fasilitas publik lainnya hingga 2029.

"Nah sekarang, seperti gedung-gedung yang dikelola seperti MPR, DPR, pasar, mal, kantor-kantor, sekolah, itu kita bisa selesaikan sampai tahun 2029 akan kita selesaikan semua," ujar Zulkifli.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mendorong penerapan berbagai teknologi pengolahan sampah yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing fasilitas, seperti Refuse Derived Fuel (RDF), pirolisis, dan insinerator.

"Melalui berbagai skema, ada RDF, pirolisis, insinerator, banyak cara-caranya," tegasnya.

Zulkifli mengakui persoalan sampah masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia selama puluhan tahun. Karena itu, pemerintah menargetkan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dari sumber hingga pengolahan akhir dalam beberapa tahun mendatang.

"Jadi memang sampah ini kan masalah kita ya. Sudah 80 tahun lebih kita merdeka masih menimbulkan masalah yang besar," jelasnya.