Kritik Keras Ketimpangan Anggaran, Apindo Pertanyakan LPDP Rp100 Triliun untuk Pekerja Kerah Biru

Alokasi kas perbendaharaan negara untuk pengembangan kualitas tenaga kerja dinilai belum merata ke segala kelas pekerja. APINDO menilai postur anggaran pemerintah terlalu berpusat pada kaum pekerja kerah putih berpendidikan tinggi dibandingkan pekerja kerah biru yang cenderung berpendidikan dasar hingga menengah saja.

Ketua bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam secara terbuka membandingkan besarnya dana abadi LPDP dengan ketersediaan anggaran untuk pelatihan buruh pabrik. Dia menekankan kebutuhan fundraising untuk pengembangan tenaga kerja di tengah tantangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kini menjadi tren global di sektor manufaktur.

"Nah, oleh karena itu kita butuh fundraising, jadi pendanaan untuk supaya tenaga kerja khususnya yang di blue-collar ini bisa meningkatkan keterampilan dan keahliannya, ya. Selama ini kan pendanaan pemerintah cuma khusus ke yang white-collar kan? LPDP 100 triliun. Nah sekarang dana untuk yang blue-collar mana? Emang ada?,” ujar Bob kepada awak media di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

Bob mencontohkan inisiasi APINDO atas program human-centered AI, yang terinspirasi dengan kegiatan manufaktur di sebuah pabrikan yang berada di Jepang. Pendidikan tenaga kerja di Jepang, terutama kalangan buruh pabrik, ditingkatkan untuk memahami penggunaan AI guna meningkatkan produktivitas.

“Karena saya waktu itu ke perusahaan otomotif, quality control-nya itu kan mereka ngecekin produknya ya, barang-barang. Nah, sekarang mereka udah pakai kamera. Nah, kameranya itu diisi dengan informasi mengenai produk yang bagus mana, yang ga bagus mana gitu loh. Jadi, pekerjaan mereka yang tadinya ngecekin mobil menjadi bagaimana men-teaching, memasukkan data ke AI-nya gitu loh,” terang Bob.

Maka dari itu, dengan cepatnya perkembangan skill dasar tenaga kerja manufaktur di tingkat global, Bob mempertanyakan atensi negara terhadap nasib buruh kasar yang amat membutuhkan fasilitas peningkatan keterampilan.

"Saya ga tahu lagi masih ada gak Kartu Prakerja? Terus BLK-BLK itu ga ada 1 triliun, ya bayangin yang 100 triliun untuk LPDP. Nah, kenapa pemerintah terlalu white-collar centric gitu loh? Tidak ke blue-collar centric gitu loh, ya,” tutur Bob.

Lebih lanjut, Bob mengatakan Indonesia perlu menggunakan fundraising untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan. Salah satunya melalui pendanaan peningkatan pelatihan tenaga kerja, menurut Bob, kebijakan yang dilakukan Singapura guna beradaptasi dengan AI dapat ditiru untuk meningkatkan kesejahteraan para blue collar workers.

“Kayak di Singapura tuh mereka kalau mau belajar AI gratis, pemerintahnya sekarang. Mereka yang usianya udah 40 gratis dapet dana untuk apa, skill up yang lebih tinggi. Nah, Itu yang harus kita bentuk. Indonesia ada gak? Gak ada. Apa duitnya kurang? Banyak,” tutur Bob.

Stagnasi kompleksitas pekerjaan sepanjang karier buruh merupakan penyebab utama kemiskinan sistemik di kalangan pekerja.

"Jadi jangan sampai dari masuk sampai pensiun dia di kerjaan yang sama," lugas Bob.

Di sisi lain, Bob mengungkapkan, guna mempertahankan ekosistem perindustrian domestik, Bob mengatakan pemerintah perlu untuk memprioritaskan perlindungan terhadap entitas bisnis berkategori bintang lima.

"Kita harus prioritizing gitu loh, ya. Ini kan perusahaan banyak, industri banyak, ya. Nah, kita harus prioritaskan mana yang harus kita dahulukan. Jadi kita harus jaga bener-bener perusahaan bintang lima. Perusahaan bintang lima tuh perusahaan apa? Perusahaan yang labor intensive, tapi juga capital intensive, modal intensif, ya, kemudian ekspor. Ini harus bener-bener kita jaga," terang Bob.

Selain itu, Bob mengatakan APINDO meyakini bahwa pabrik Jepang yang tengah santer diberitakan tersebut masuk ke dalam kualifikasi strategis ini.

"Nah, termasuk yang diisukan ini kan perusahaan ekspor nih, ya kan? Perusahaan bintang lima, itu yang harus kita jaga gitu loh," tutur Bob.

Baca Juga: DPR Ungkap Nasib UU Ketenagakerjaan Baru, Target Prabowo Oktober 2026 Bergantung pada Buruh dan Apindo

Baca Juga: Apindo Jujur, Lapangan Kerja Bakal Makin Sulit Usai Rupiah Sentuh Rp18.000

Selain itu, Bob mengatakan tantangan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia ini, adanya situasi pelemahan rupiah. Kondisi pelemahan rupiah ini, lanjut Bob, membuat para investor mempertahankan surplus.

“Tapi jangan sampai gara-gara menahan surplus, impor bahan baku malah ditahan gitu loh. Kalau dia bisa impor bahan baku kemudian ekspor, ya why not? Jadi impor-impor yang bertujuan untuk ekspor, jangan ditahan gitu loh,” jelas Bob.