Angka PHK Capai 23.470 Orang hingga Mei 2026, Jabar Tertinggi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 23.470 pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Mei 2026. Para pekerja tersebut terdata sebagai peserta aktif program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dari total kasus PHK yang dilaporkan, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pekerja terdampak tertinggi. Sebanyak 21,49 persen dari total pekerja yang terkena PHK berasal dari provinsi tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan ketenagakerjaan di berbagai daerah guna mengantisipasi potensi gelombang PHK yang lebih besar.

"Kita terus melakukan monitoring," ujar Yassierli usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI di The Acacia Hotel, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut Yassierli, Kemenaker memiliki sistem pemantauan yang memungkinkan pemerintah memetakan persoalan ketenagakerjaan secara lebih cepat, termasuk mendeteksi perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.

Yassierli menjelaskan bahwa langkah penanganan akan disesuaikan dengan tingkat risiko dan penyebab masalah yang dihadapi masing-masing perusahaan.

Pemerintah, kata dia, akan lebih dulu mendorong dialog antara manajemen perusahaan dan pekerja untuk mencari solusi terbaik. Jika komunikasi internal tidak membuahkan hasil, Kemenaker siap menurunkan mediator ketenagakerjaan guna membantu penyelesaian sengketa.

Sementara itu, Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa tingginya harga gas industri mulai menekan operasional sejumlah pabrik besar di Kabupaten Bekasi.

Menurut Andi Gani, kondisi tersebut mengancam salah satu perusahaan besar di sektor keramik dan berpotensi menyeret perusahaan lainnya ke situasi serupa.

"Hari ini kita mengalami kesulitan sangat luar biasa. Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup. Granito, kemudian Milenium Keramik dan Mulia Keramik juga terancam karena persoalan gas industri. Ini bahaya sekali," ujarnya dalam Rakernas KSPI.

Ia menilai persoalan pasokan dan harga gas industri harus segera mendapat perhatian pemerintah karena menyangkut keberlangsungan industri nasional serta nasib ribuan pekerja.