Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.906, Terseret Menyusutnya Surplus Perdagangan

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah ke level Rp17.906 pada perdagangan Selasa (30/6/2026). Mata uang Garuda terkoreksi 55 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.851 per USD.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan terjadi karena pasar menunggu data neraca perdagangan di bulan Mei, mengingat sebelumnya di April defisit transaksi berjalan dan anggaran yang melebar.

"Surplus perdagangan yang menyusut, dinilai akan memberikan tekanan terhadap defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada tahun ini. Kondisi tersebut berpotensi memperlemah ketahanan eksternal dan meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah jika tidak diimbangi oleh masuknya aliran modal asing," kata Ibrahim kepada wartawan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus perdagangan Indonesia secara kumulatif sampai April hanya US$ 5,64 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode Januari-April 2025 yang masih berada di atas US$ 10 miliar. 

Penyusutan surplus perdagangan tersebut akan berdampak langsung pada pelebaran defisit transaksi berjalan. Pada kuartal I-2026, transaksi berjalan Indonesia sudah mencatat defisit sekitar US$4 miliar.

Di sisi lain, inflasi pada bulan Mei mendekati batas atas target Bank Indonesia, dipimpin oleh kenaikan harga pangan. secara agregat nasional stabilitas harga dan konsumsi masih terkendali. Namun, pergerakan inflasi di beberapa daerah menunjukkan alarm, khususnya Sumatra yang mencatatkan tekanan harga relatif lebih tinggi daripada wilayah lain. 

Baca Juga: Rupiah Melemah ke Rp17.891 per Dolar AS, BI dan Kemenkeu Perkuat Koordinasi Mitigasi Risiko

Baca Juga: Latihan Militer Dihapus, Negara Justru Bisa Hemat Triliunan Rupiah

"Ketimpangan inflasi dipicu oleh beberapa faktor, seperti rantai tata niaga pangan domestik yang belum efisien, fluktuasi cuaca setempat, serta pola tanam antar-daerah yang belum terkoordinasi. Kondisi tersebut diperparah oleh ancaman eksternal. Kenaikan biaya logistik perkapalan global dan inflasi barang impor juga memengaruhi persoalan ini," ungkap dia.

Sentimen juga terguncang oleh undang-undang baru yang memberikan kekebalan hukum menyeluruh bagi pembeli obligasi yang diterbitkan oleh dana investasi negara Danantara, yang menimbulkan kekhawatiran tentang tata kelola dan transparansi.