Prancis Ingin Bersihkan Ranjau di Selat Hormuz, Iran: Kami Sarankan Tidak Memperumit Situasi

Pemerintah Iran menolak proposal yang didukung Prancis terkait pelaksanaan operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Teheran menegaskan seluruh operasi keamanan maritim di kawasan tersebut akan dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan pihak asing.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, mengatakan operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz akan sepenuhnya dijalankan oleh Iran sesuai dengan ketentuan dalam nota kesepahaman (MoU) Islamabad.

“Keterlibatan asing tidak akan diizinkan. Kami menyarankan Prancis untuk tidak memperumit situasi dengan provokasinya,” tulis Gharibabadi melalui akun resminya di platform X, Senin (29/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas rencana Prancis untuk mendukung pengamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan kerja sama dengan Oman guna menjaga kebebasan navigasi di selat yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia itu.

Macron menyampaikan rencana tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Paris. Kerja sama itu ditujukan untuk memastikan arus pelayaran internasional tetap aman di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk.

Namun, Iran menegaskan pengelolaan navigasi dan operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz tetap menjadi kewenangan Teheran sebagai negara pantai. Menurut pemerintah Iran, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman Islamabad yang ditandatangani pada 18 Juni bersama Washington.

Baca Juga: Ketika Damai AS–Iran Mengubah Peta Risiko Dunia

Sikap tegas Iran mencerminkan penolakannya terhadap keterlibatan negara lain dalam urusan keamanan maritim di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur utama pengiriman minyak dan gas dunia.

Selat Hormuz sendiri masih menjadi titik ketegangan regional sejak pecahnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada Februari 2026. Kondisi tersebut membuat kawasan itu berada dalam pengawasan ketat, sementara setiap inisiatif keamanan dari negara luar dipandang sensitif oleh Teheran karena dinilai berpotensi memperburuk situasi.