Tak Mau Kecolongan Lagi, Pemerintah Perketat Pengawasan dan Mitigasi Risiko PLN

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan seperti yang terjadi pada sistem Jawa-Bali tidak kembali terulang.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memperkuat pengelolaan pasokan energi primer, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat pemeliharaan pembangkit listrik utama.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan penguatan sistem kelistrikan menjadi prioritas guna memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang andal dan berkelanjutan.

"Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama," ujar Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempercepat pemulihan sistem pascagangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada 25 Juni 2026 telah mengumpulkan seluruh pemilik badan usaha pembangkitan, baik dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kinerja operasional pembangkit, khususnya yang menopang sistem kelistrikan Jawa-Bali yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional.

Ke depan, pemerintah berencana memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer. Pengawasan akan mencakup perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarinstansi dan pelaku usaha ketenagalistrikan.

"Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan. Agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan," kata Qodari.

Baca Juga: Bos PLN Bongkar Penyebab Pasokan Listrik Terkendala

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pasokan Listrik Jawa-Bali Sudah Pulih dan Kembali Normal

Selain memperkuat sistem yang ada, pemerintah juga menyiapkan penambahan kapasitas pembangkit listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

Dalam periode tersebut, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61 persen di antaranya akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT), sementara 10,3 GW berasal dari sistem penyimpanan energi seperti baterai dan PLTA pumped storage.

Pemerintah menilai kombinasi penguatan pengawasan operasional, peningkatan cadangan energi, dan pembangunan kapasitas pembangkit baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus mencegah terulangnya gangguan berskala besar di masa mendatang.