Bandara Kertajati Masih Bayar Cicilan, DPRD Jabar Minta Husein Tak Mematikan BIJB

DPRD Jawa Barat mendukung rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung untuk penerbangan komersial, tetapi meminta pemerintah menyiapkan skema agar kebijakan tersebut tidak menggerus keberlangsungan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengatakan pengoperasian kembali Bandara Husein harus dibarengi strategi optimalisasi Kertajati. Hal itu diperlukan karena BIJB dibangun dengan investasi besar dan pengelolanya masih menanggung kewajiban pembayaran cicilan serta bunga.

“Kami menyambut baik Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Meski demikian, pemerintah juga harus memastikan BIJB Kertajati tetap optimal agar investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia,” kata Iswara di Bandung, Senin (6/7/2026).

Menurut Iswara, Kertajati merupakan proyek strategis Jawa Barat yang mulai diperjuangkan sejak 2012, dari pembebasan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Bandara itu semula diproyeksikan sebagai gerbang penerbangan internasional utama di Jawa Barat sekaligus penunjang Pekan Olahraga Nasional XIX 2016.

Namun, pembangunan BIJB dan akses Jalan Tol Cisumdawu belum rampung saat Jawa Barat menjadi tuan rumah PON 2016. Kondisi tersebut membuat bandara belum dapat dimanfaatkan sesuai rencana awal.

“Sekarang BIJB Kertajati sudah berdiri, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar. Bahkan perusahaan pengelola bandara masih memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga. Oleh karena itu harus ada solusi yang tepat bagi semua pihak,” ujarnya.

DPRD Jabar mendorong pemerintah menyusun skema pembagian peran antara Bandara Husein Sastranegara dan Kertajati agar akses penerbangan masyarakat tetap tersedia tanpa mengabaikan aset strategis pemerintah daerah.

Iswara menyebut sejumlah opsi tengah disiapkan untuk meningkatkan aktivitas Kertajati, antara lain penerbangan haji, pengembangan rute umrah, fasilitas maintenance, repair and overhaul (MRO), serta peluang kerja sama di sektor pertahanan.

Ia mengatakan penerbangan haji relatif telah berjalan, sedangkan pengembangan penerbangan umrah masih menghadapi kendala biaya transportasi menuju Kertajati yang dinilai tinggi oleh biro perjalanan. Pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan dalam memberikan subsidi kepada perusahaan swasta.

“Kita masih mencari solusi untuk penerbangan umrah. Haji relatif sudah berjalan, sementara MRO juga sedang dijajaki. Terpenting, bandara ini benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Baca Juga: Pramono: Enggak Mungkinlah, dari Blok M-Bandara Rp3.500, yang Lain Aja Rp100 Ribu

Baca Juga: Jabar Genjot Investasi, Dedi Mulyadi Fokus Bangun Jalan hingga Pelabuhan

Iswara menambahkan optimalisasi BIJB Kertajati juga bergantung pada kemampuan pengelola menarik maskapai untuk membuka rute domestik dan internasional.

“Kita berharap pengelola bandara mampu menarik lebih banyak maskapai agar membuka rute penerbangan dari BIJB Kertajati menuju berbagai kota besar di Indonesia. Dengan semakin banyak pilihan penerbangan,” pungkasnya.