Prabowo Lebih Dipercaya dalam Penegakan Hukum daripada Jokowi

Pegiat media sosial Chusnul Chotimah mengaku lebih percaya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dibandingkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kasus dugaan suap pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kuantan Singingi, Riau, yang menyeret Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Chusnul meyakini Prabowo tidak akan melindungi Sekjen PSI tersebut jika terbukti bersalah.

Menurut Chusnul, Prabowo bahkan tidak pernah melindungi kader Gerindra yang terjerat kasus korupsi, sehingga kecil kemungkinan ia akan membela Raja Juli.

"Kalo Prabowo melindungi raja Juli itu ga mungkin Karena kadernya aja dia ga lindungi," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (8/7).

Sebaliknya, ia menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa saja membela Raja Juli. Chusnul merujuk pada kesaksian mantan Ketua KPK periode 2015–2019, Agus Rahardjo, yang pernah mengungkap bahwa Jokowi sempat meminta KPK menghentikan penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

"Tapi kalo Jokowi membela ternaknya itu bisa aja terjadi seperti dulu Jokowi membela Setya Novanto seperti yang disampaikan mantan ketua KPK," bebernya.

Sementara itu, KPK menemukan indikasi kuat bahwa dana hasil perasan dari petani Koperasi Unit Desa (KUD) berujung pada sebuah amplop tertutup untuk Raja Juli Antoni.

Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Amby, diduga menjadi aktor utama. Ia disebut memotong paksa Sisa Hasil Usaha (SHU) petani, lalu membawa uang tersebut saat bertemu Raja Juli di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Dalam audiensi itu, Suhardiman mengusulkan pembebasan 3.800 hektare hutan agar masuk program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa pengumpulan dana ini beririsan dengan pengakuan Raja Juli mengenai amplop yang ditinggalkan Suhardiman.

"Ini kan sumbernya dari sisa hasil usaha kan dari KUD, kemudian dikumpulkan oleh bendahara, disampaikan oleh staf Bupati, dan kemudian Bupati sampaikan untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian," ungkap Taufik dalam keterangannya dikutip Senin (6/7/2026).

Baca Juga: Eks Ketua KPK: Pengembalian Amplop Raja Juli Bisa Jadi Kasus Pidana

KPK memastikan akan memanggil Raja Juli Antoni untuk mengonfirmasi temuan tersebut. Taufik menekankan, langkah itu murni kebutuhan penyidikan berdasarkan bukti dan keterangan saksi, bukan desakan opini publik.

"Apakah memang dibutuhkan keterangan-keterangan yang bersangkutan, ya tentunya kita akan lakukan pemanggilan. Tetapi ini murni adalah kebutuhan penyidikan," tegas Taufik.