Analis: Sudah Waktunya Prabowo Mengakhiri 'Bulan Madu' dengan Orang-orangnya Jokowi

Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat. Di tengah berbagai dinamika politik dan evaluasi kinerja pemerintahan, muncul prediksi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penyegaran kabinet dalam waktu dekat.

Prediksi tersebut disampaikan analis politik, pertahanan, dan militer dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Selamat Ginting. Bahkan, ia menilai sudah waktunya Presiden Prabowo mengakhiri "bulan madu" politik dengan para menteri yang berasal dari era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

Selamat Ginting memprediksi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan terkena reshuffle pada Agustus 2026. Menurutnya, Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/7/2026) bisa jadi merupakan rapat kabinet terakhir bagi beberapa menteri.

Meski tidak mengungkap siapa saja nama menteri yang berpotensi diganti, Selamat mengaku membaca sinyal tersebut dari sejumlah hal, mulai dari urutan menteri yang menyampaikan sambutan, pidato, hingga posisi duduk dalam sidang kabinet.

Baca Juga: Survei Ungkap 61,6% Publik Tak Puas terhadap MBG, Program Andalan Prabowo Bakal Distop?

"Ini bisa menjadi rapat kabinet paripurna terakhir sejumlah menteri. Presiden sudah waktunya mengakhiri bulan madu dengan orang-orang Jokowi," katanya.

Ia mengingatkan, pada awal masa pemerintahannya Presiden Prabowo melantik 18 menteri yang berasal dari kabinet Presiden Joko Widodo. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 15 menteri masih aktif menjabat hingga saat ini.

Tak hanya itu, Selamat juga menyinggung posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang diketahui telah menduduki jabatannya selama sedikitnya lima tahun.

Menurut Selamat, saat ini telah terjadi perubahan hubungan politik antara Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia juga melihat adanya perubahan relasi kekuasaan antara Prabowo dengan sejumlah menteri yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.

Lebih lanjut, Selamat turut menyinggung soal kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah terhadap kementerian maupun pemerintah daerah memang sengaja dilakukan untuk membuat para penyelenggara pemerintahan keluar dari zona nyaman.

Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari masih adanya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pejabat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, meskipun visi dan misi pemerintahan telah dikonsolidasikan melalui retret.

Ia mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat 116 pejabat pemerintah dan anggota dewan terjerat tindak pidana korupsi sepanjang 2025. Sementara hingga Maret 2026, tercatat sudah ada 38 pejabat yang tersangkut kasus serupa.

Baca Juga: 'Gak Rakyat Gak Pejabat Sama-sama Rampok', Pencurian di WC Manggarai Bikin Heboh

Selamat pun menilai sebagian menteri maupun wakil menteri kemungkinan akan mulai merasa kesulitan menjalankan program karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, sebelum menjadi pejabat negara banyak yang membayangkan fasilitas kerja yang memadai, namun kondisi saat ini berbeda.

Ia mengatakan anggaran yang tersedia dinilai hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pembayaran gaji pegawai, sehingga ruang untuk melakukan inovasi menjadi semakin terbatas.

"Untuk melalukan inovasi, mereka bingung. Apa mereka mau coba main dengan oligarki? Ya siap-siap ditangkap," ujar Selamat.

Pada akhirnya, Selamat berpandangan apabila ada menteri yang tersingkir dari kabinet, hal itu bukan semata-mata karena keputusan Presiden, melainkan akibat kinerja mereka sendiri.