Supportnya Prabowo Jadi Kunci Bongkar Habis Kasus Korupsi Febrie Adriansyah, Kata Pengamat

Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap agenda pemberantasan korupsi dinilai menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan tuntas atau tidaknya penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. 

Pengamat politik Hendri Satrio menilai keberpihakan presiden terhadap upaya pemberantasan korupsi merupakan sinyal positif yang patut diapresiasi. Menurutnya, dukungan dari pemimpin negara menjadi modal penting agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa keraguan.

Baca Juga: Dua Menterinya Prabowo Sudah Tidak Mampu Tangani Kasus Korupsi Febrie Adriansyah, Kata Mahfud MD

"Publik tentu patut mengapresiasi ketika Presiden menunjukkan keberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dukungan politik dari pemimpin negara penting agar aparat penegak hukum semakin percaya diri menjalankan tugasnya," ujar Hendri Satrio, dikutip Senin (13/7).

Menurut Hendri, komitmen tersebut menjadi semakin penting ketika aparat tengah menangani perkara yang mendapat perhatian luas masyarakat, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum seperti Febrie Adriansyah.

Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan politik saja belum cukup untuk memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi. Penegakan hukum, kata dia, harus tetap dilakukan secara profesional, konsisten, dan tanpa perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang terlibat.

"Apresiasi itu penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan penegakan hukum berjalan konsisten. Di situlah kepercayaan publik akan tumbuh," katanya.

Hendri melihat tingginya perhatian masyarakat terhadap penanganan perkara yang melibatkan mantan jaksa menunjukkan besarnya harapan publik agar aparat penegak hukum mampu bekerja secara independen dan transparan.

Ia menilai sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah belakangan ini memperlihatkan adanya keseriusan dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Meski demikian, tantangan terbesar justru berada pada kemampuan menjaga konsistensi hingga seluruh proses hukum benar-benar selesai.

"Yang perlu dijaga sekarang adalah kesinambungannya. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi hanya kuat pada momentum tertentu. Publik ingin melihat bahwa komitmen ini menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang konsisten," ujarnya.

Menurut Hensa, keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang diproses, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Ia menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kualitas pembuktian harus menjadi fondasi utama dalam setiap penanganan perkara. Dengan demikian, setiap proses hukum akan memperoleh legitimasi yang kuat di mata publik.

"Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembuktian harus tetap menjadi fondasi utama. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin kuat," kata Hensa.

Sebelumnya, Kortastipidkor Polri mengungkapkan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Febrie Adriansyah. Penyidik sebelumnya menetapkan dua orang tersangka, yakni DR dan FA (Febrie Adriansyah).

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sedikitnya 15 saksi, dua orang ahli serta menyita sejumlah barang bukti dari beberapa lokasi penggeledahan.

Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara besar, termasuk Asabri, Krakatau Steel dan Pengadaan Batubara ke PLN.

Dengan sorotan publik yang masih tinggi terhadap kasus ini, konsistensi dukungan presiden kepada aparat penegak hukum dinilai akan menjadi salah satu penentu apakah proses pengungkapan perkara dapat berjalan hingga tuntas.

Baca Juga: Efek Bencana Perang Iran-Amerika, Upaya Pemakzulan Donald Trump Bisa Dimulai di November

Bagi banyak kalangan, keberhasilan menyelesaikan kasus tersebut tidak hanya menjadi ukuran efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.