Purbaya Klaim Pemerintah Punya Skema Khusus untuk Tangani Utang Proyek Kereta Cepat Tanpa APBN

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan skema khusus untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa penyelesaikan utang tersebut akan menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Namun, pembiayaannya tidak akan mengandalkan dana APBN.

Baca Juga: Kesempatan Anak Jokowi Kembali Dipercaya Prabowo Hanya 30 Persen: Bisa Turun Seiring Waktu

Purbaya menyebut bahwa tanggung jawab tersebut muncul usai pemerintah memutuskan pengambilalihan pengelolaan kereta cepat yang saat ini masih berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar penyelesaiannya ditanggung kementeriannya.

"KCIC-nya kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi nggak harus APBN kepakai, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," ujar Purbaya, dikutip Kamis (16/7/2026).

Meski demikian, Purbaya belum bersedia membeberkan secara rinci bentuk skema yang dimaksud. Ia menyebut proses administrasi pengalihan KCIC dari Danantara ke Kementerian Keuangan masih berjalan.

"Ini lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenarnya udah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita clear, udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden," katanya.

Purbaya juga membantah spekulasi yang menyebut KCIC akan dikelola dengan skema Badan Layanan Umum (BLU).

"Siapa bilang (KCIC jadi BLU), nggak ada," tegasnya.

Baca Juga: Status Tersangka Febrie Adriansyah Ternyata Belum Gugur, Kejaksaan: Saat Ini Masih Disebut Oknum

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah menyiapkan alternatif pembiayaan di luar APBN untuk menyelesaikan persoalan keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh. Namun hingga kini, pemerintah belum mengungkap detail instrumen maupun mekanisme pendanaan yang akan digunakan.